Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Sumut Dicap KPK Sebagai Terkorup, Perilaku Elite Politik Harus Berubah

RABU, 01 JANUARI 2020 | 04:02 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sumatera Utara mendapat predikat provinsi terkorup dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengamat Anggaran Pemerintah, Elfenda Ananda mengatakan predikat terkorup dari KPK yang didapat Sumatera Utara (Sumut), terutama Medan sangat disayangkan.

Elfenda berpendapat, masih banyak kota-kota lain yang secara nominal lebih besar tertangkap dalam penindakan kasus korupsi.

“Akhirnya hal ini yang membuat Sumatera Utara khususnya Kota Medan mendapat predikat korup yang besar,” kata Elfenda seperti yang dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (31/12).


Kata Elfenda, kondisi yang memprihatinkan itu disebabkan oleh perilaku elit yang tidak berubah, terutama para elit politik.

“Ini membuat kita warga Kota Medan menyayangkan perilaku elite politik yang tidak berubah. Ini yang sebenarnya menurut saya harus menjadi perhatian elite politik di Kota Medan dan provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.

Elfenda menyebutkan, pemerintah mengaku selama ini sudah melibatkan KPK untuk mengawasi semua program kerja yang dilaksanakan. Namun demikian, berbagai praktik korupsi masih terus terjadi.

“Apakah KPK hanya dijadikan alat legitimasi buat menyatakan ya di Medan sudah didampingi oleh KPK. Tapi kemudian praktik korupsi tetap berjalan,” katanya.

“Artinya ada yang tidak beres kan. Ini harusnya dijadikan bahan buat perbaikan. Karena belum menyentuh sebenarnya sistem yang sudah dibangun oleh birokrasi yang ada di Kota Medan dan pemerintah provinsi. Itu sebenarnya yang dilihat dari hasil evaluasi itu,” pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

UPDATE

Hashim Bantah Janjikan HP Gratis, Ngaku Dipelintir Media

Jumat, 30 Oktober 2026 | 00:13

Hemat Biaya Operasional, Drone Pertanian Frogs Bidik Program Cetak Sawah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:45

28 Jam Pemuda Bicara di Malang Usung Deklarasi ‘Sumpah Promptmuda’

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:24

Kemenkop dan Pertamina Patra Niaga Luncurkan Model Pengumpulan Minyak Jelantah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:59

Asap dan Sengsara

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:52

Sempat Ditahan, 19 Demonstran Sumpah Pemuda Dibebaskan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:38

32,7 Juta Investor Kecewa Nilai Saham Anjlok Imbas MSCI, Hashim: Saya Juga

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:12

PLN Siap Pasok Daya Andal untuk Jaringan Usaha Telkom Group

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:47

Tim Yaqut Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Kuota Haji

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:36

Singapura Panggil 10 Perusahaan RI soal Karhutla, Rosan: Investasi Tetap Terbuka

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:21

Selengkapnya