Sumatera Utara mendapat predikat provinsi terkorup dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengamat Anggaran Pemerintah, Elfenda Ananda mengatakan predikat terkorup dari KPK yang didapat Sumatera Utara (Sumut), terutama Medan sangat disayangkan.
Elfenda berpendapat, masih banyak kota-kota lain yang secara nominal lebih besar tertangkap dalam penindakan kasus korupsi.
“Akhirnya hal ini yang membuat Sumatera Utara khususnya Kota Medan mendapat predikat korup yang besar,†kata Elfenda seperti yang dilansir
Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (31/12).
Kata Elfenda, kondisi yang memprihatinkan itu disebabkan oleh perilaku elit yang tidak berubah, terutama para elit politik.
“Ini membuat kita warga Kota Medan menyayangkan perilaku elite politik yang tidak berubah. Ini yang sebenarnya menurut saya harus menjadi perhatian elite politik di Kota Medan dan provinsi Sumatera Utara,†ujarnya.
Elfenda menyebutkan, pemerintah mengaku selama ini sudah melibatkan KPK untuk mengawasi semua program kerja yang dilaksanakan. Namun demikian, berbagai praktik korupsi masih terus terjadi.
“Apakah KPK hanya dijadikan alat legitimasi buat menyatakan ya di Medan sudah didampingi oleh KPK. Tapi kemudian praktik korupsi tetap berjalan,†katanya.
“Artinya ada yang tidak beres kan. Ini harusnya dijadikan bahan buat perbaikan. Karena belum menyentuh sebenarnya sistem yang sudah dibangun oleh birokrasi yang ada di Kota Medan dan pemerintah provinsi. Itu sebenarnya yang dilihat dari hasil evaluasi itu,†pungkasnya.
