Berita

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin/RMOL

Politik

Klaim Gerindra Soal Kesepakatan Cawagub DKI Dimentahkan PKS

SENIN, 30 DESEMBER 2019 | 15:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tarik ulur masalah calon Wakil Gubernur Jakarta belum selesai.

Kali ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengaku belum ada kesepakatan resmi soal nama Cawagub. Hal ini berbeda dengan klaim Gerindra beberapa waktu lalu yag menyebut sudah sepakat.

"Belum ada kesepakatan. Yang saya pahami memang itu ada lobi-lobi dari Gerindra ke PKS supaya satu-satu (Cawagub)," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin di ruangannya di Gedung Dewan, Kebon Sirih Jakarta, Senin (30/12).


"Kalau kita masih berpegang kepada kesepakatan awal bahwa itu diserahkan kepada PKS," sambungnya.

Arifin melanjutkan, sampai saat ini belum mendapatkan informasi resmi dan masih menunggu kebijakan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.

"Kami belum dapat informasi dari DPP bahwa dua nama itu akan dianulir. Belum ada informasi seperti itu. Jadi bagi kami di fraksi masih menganggap dua nama yang lama. Ya enggak tau nanti kalau ada perubahan," jelasnya.

Kendati begitu, Arifin membenarkan kalau partainya menjalin komunikasi dengan DPP Gerindra soal empat nama Cawagub alternatif yang diusulkan Partai asuhan Prabowo Subianto itu.

"Kami masih menunggu apakah dari empat nama itu ada yang diakomodir oleh DPP PKS atau ditolak semuanya. Kami masih belum mendapatkan info dari DPP PKS," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik  mengklaim PKS sudah bersepakat untuk berbagi nama Cawagub DKI masing-masing satu kandidat.

Dua Cawagub yang diusulkan PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Sementara itu empat nama usulan Gerindra di antaranya Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Ahmad Riza Patria, dan Saefullah.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya