Pajak Ditahan Rp 598 Miliar, Palestina: Israel Lakukan Pemerasan Politik

Pemerintah Israel menahan dana pajak Palestina dengan angka 43 juta dolar AS atau setara dengan Rp 598 miliar (Rp 13.915/dolar AS). Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet pada Minggu (29/12).

Dilaporkan oleh media lokal, Channel 13, proposal yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett untuk menahan dana pajak Israel diloloskan. Dalam proposal tersebut, Israel mengklaim bahwa dana pajak digunakan untuk mempromosikan kekerasan.

Salah satunya digunakan untuk membayar keluarga Palestina yang telah dipenjara atau dibunuh karena berusaha menyerang Israel.

Namun, pihak Palestina menyanggah tudingan tersebut. Menurut Palestina, dana tersebut justru dialokasikan untuk membantu para korban yang terkena dampak kekerasan dan pendudukan Israel.

"(Itu) tindakan pencurian dan pemerasan politik," ujar pejabat Palestina, Hanan Ashrawi seraya mengutuk keputusan tersebut seperti dimuat Anadolu Agency.

Dalam perjanjian ekonomi 1994, atas nama Palestina, Israel mengumpulkan pajak yang keluar masuk di wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Pajak juga diterapkan untuk warga Palestina yang bekerja di wilayah yang dikuasai Israel.

Pajak tersebut diberikan kepada Palestina yang ekonominya lumpuh sejak Israel memblokade jalur strategis, Jalur Gaza pada 2006 lalu.

Pasalnya, setelah diblokade, dua juta penduduk Palestina tidak bisa bergerak bebas keluar dan masuk Gaza sehingga bantuan kemanusiaan pun sulit didapatkan.