Berita

Taj Maemoen/RMOL

Nusantara

Taj Maimoen: Pemprov Jateng Evaluasi Program Satu OPD Satu Desa Miskin

SABTU, 28 DESEMBER 2019 | 05:38 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang gencar melkaukan pembangunan. Tahun 2020 Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah disebutkan ditargetkan turun menjadi 9,8 persen pada tahun 2020.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan untuk mewujudkannya, berbagai program prioritas seperti renovasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, listrik bagi yang miskin dan program lain akan terus digenjot.

"Angka kemiskinan 10,8 persen di 2019, dan target kita di tahun 2020 di angka 9,8 persen. Kami butuh dukungan semua pihak, agar semua program prioritas di tahun depan dapat berjalan sesuai rencana," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya, Jumat sore (27/12).


Gus Yasin mengungkap pihaknya juga telah melaksanakan program tersebut dari OPD, akan dapat menurunkan angka kemiskinan di masing-masing desa binaan.

"Kami juga berharap, program pendampingan satu OPD satu desa miskin dapat diterapkan di Kabupaten/Kota," tegasnya.

Lebih jauh, Gus Yasin, sudah mengumpulkan para wakil bupati/wakil wali kota. Dia ingin nantinya, program satu OPD satu desa miskin dapat diadopsi di masing-masing wilayah.

"Pada tahun depan, kami akan melakukan evaluasi terhadap program Satu OPD Satu Desa Binaan. Ini menjadi bahan kami untuk melangkah ke tahap berikutnya, dalam upaya menangani dan mengurangi angka kemiskinan,"  pungkasnya.

Gus Yasin lebih lanjut menjelaskan, meskipun sudah ada instruksi satu dinas menangani satu desa binaan yang masuk kategori miskin. Namun, ada satu dinas yang menangani desa miskin hingga 14 desa. Yakni, Dinas ESDM Jateng yang mampu menangani dan membina desa miskin hingga 14 desa.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya