China Bantah Hukum Mati Akademisi Uighur Usai Dicecar PBB

China membantah telah menahan dan menghukum mati seorang akademisi Uighur, Tashpolat Tiyip. Demikian yang diungkapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah meminta konfirmasi dari Beijing.

"Kementerian Luar Negeri (China) mengatakan kasus mantan presiden Universitas Xinjiang, Tiyip masih berlangsung dan hak-haknya dilindungi sesuai hukum," kutip PBB berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan jurubicara Kemlu China, Geng Shuang pada Jumat (27/12) seperti yang dimuat MalayMail.

Dikatakan oleh Geng, Tiyip telah dicurigai melakukan korupsi dan penyuapan. Namun, menurut Amnesty International (AI), Tiyip dihukum karena kasus separatisme dan telah ditahan secara paksa sejak 2017.

Bahkan pada September lalu, AI mengemukakan, Tiyip akan menghadapi eksekusi setelah melakukan persidangan yang digelar secara rahasia dan tidak adil.

Menanggapi laporan AI, PBB meminta klarifikasi dari pemerintah China mengenai lokasi dan situasi terkini dari ahli geografi tersebut. PBB juga meminta agar keluarga Tiyip dapat diberbolehkan untuk mengunjunginya.

Sementara setelah menjelaskan keadaan Tiyip, Geng dalam pesannya mendesak PBB untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan internal negara dan kedaulatan peradilan negara China.

Saat ini, China sendiri tengah dirundung berbagai kritik dan kecaman internasional terkait dengan isu satu juta etnis Uighur yang dimasukan ke dalam kamp-kamp penahanan di barat laut Xinjiang

China yang pada awalnya membantah keberadaan kamp tersebut kini mengakui bahwa kamp-kamp tersebut merupakan pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi terorisme.

Selain itu, isu mengenai banyaknya minoritas muslim Uighur yang menghilang menjadi polemik. Tiyip menjadi salah satu di antara banyak intelektual Uighur yang menghilangi dari publik dan diyakini ditahan dan menghadapi penganiayaan dari pemerintah China.

Selain Tiyip, ada juga Ilham Tohti. Mantan profesor ekonomi ini diyakini telah ditahan oleh pemerintah China.

Tohti mendapatkan hadiah kemanusiaan dari Parlemen Eropa pada Oktober lalu meski hingga kini ia tidak diketahui keberadaan dan kondisinya.