Berita

Rachmawati Soekarnoputri/Net

Politik

Rachmawati: Amandemen UUD 1945 Biang Kerok Indonesia Jadi Amburadul

JUMAT, 27 DESEMBER 2019 | 20:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri geram dengan pihak-pihak yang telah melakukan amandemen UUD 1945.

Pasalnya, Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno ini melihat amandemen UUD 1945 merupakan biang kerok dari situasi dan kondisi sosial Indonesia yang amburadul. Mulai dari ekonomi hingga politik.

"Empat kali di amandemen, itulah yang menjadi biang kerok sosial, politik, dan ekonomi," ujarnya dalam sebuah Dialog Akhir Tahun bertajuk “Indonesia Milik Kita atau Milik Siapa?” di Restoran Raden Bahari, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (27/12).


Mantan Dewan Pertimbangan Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tidak sembarang menilai. Sebab, pasca amandemen UU 1945 sistem ekonomi Indonesia berubah menjadi liberal kapitalistik.

"Pasar bebas itu terlihat kemarin waktu kita menghadapi pilpres. Tidak heran jika pola-pola transaksional yang terjadi ini akibat perubahan konstitusi kita. Ini (UUD 1945) diubah," ujar wanita yang akrab disapa Mbak Rachma itu.

Inilah kenyataan yang diungkapkan Rachmawati dari apa yang terjadi di Indonesia. Ia pun mengaku kecewa, khususnya dengan tingkah laku aparat negara yang turut berubah menjadi haus kekuasaan.

"Sekarang kapital dan politiknya menjadi korporatokrasi. Penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, menabrak UU yang tidak-tidak," ucap Rachmawati.

"Ini adalah sebab akibat dari perubahan konstitusi kita," dia menambahkan.

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, dan pengamat politik Global Future Institute (GFI) Hendrajit.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya