Ada Perbedaan Kepentingan Ormas Islam Soal Uighur, MUI: Perlu Ada TPF

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui adanya perbedaan kepentingan dari organisasi massa (Ormas) Islam Indonesia yang melakukan kunjungan ke Xinjiang, China, untuk memverifikasi dugaan penindasan terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang, China.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Luar Negeri MUI yang juga sebagai Ketua Delegasi Ormas Islam Indonesia ke China, Muhyiddin Junaidi, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/12).

"Delegasi-delegasi itu punya kepentingan-kepentingan sendiri, kadang-kadang dia enggak nyambung (tidak tahu persoalan Uighur)," kata Muhyiddin dalam sambungan telepon.

Kunjungan 15 delegasi ormas Islam yang dilakukan pada Februari 2019 lalu memang menuai polemik, setelah Wall Street Journal (WSJ) menyuguhkan laporan tentang pemerintah China yang memberikan "uang diam" kepada ormas-ormas Islam Indonesia.

Akan tetapi Muhyiddin membantah tidak menerima uang itu. Karena dia mengaku melihat adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari sisi pelarangan beribadah di tempat terbuka yang dilakukan pemerintahan China.

Oleh karena itu, Muhyiddin menyarankan pembentukan tim pencari fakta (TPF) internasional untuk membuat terang persoalan ini.

"Saya setuju perlu adanya fact finding nation (TPF) baik itu oleh MUI atau oleh organisasi konferensi Islam, sehingga masalah Uighur bisa diatasi secara kopeehensif," demikian Muhyiddin.