Berita

Pihak berwenang India sedang meningkatkan keamanan/Net

Dunia

Waspadai Unjuk Rasa, Keamanan Di India Diperketat Setelah Shalat Jumat

JUMAT, 27 DESEMBER 2019 | 15:10 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pihak berwenang di India telah meningkatkan keamanan di kota-kota besar untuk mewaspadai adanya unjuk rasa penolakan UU Amandemen Kewarganegaraan. Layanan internet juga ditangguhkan di beberapa tempat.

Jumat siang (27/12) atau tepatnya setelah umat muslim shalat Jumat, layanan internet dimatikan sementara di beberapa negara bagian. Seperti di Uttar Pradesh, Lucknow, New Delhi, dan beberapa negara bagian lainnya. Selain itu, pasukan keamanan juga terlihat bersiaga.

Langkah ini dilakukan oleh pihak berwenang yang mewaspadai adanya unjuk rasa seperti pada pekan lalu. Di mana pada Jumat lalu (20/12), unjuk rasa dengan bentrokan paling buruk terjadi. Contohnya pada saat itu, di Uttar Pradesh, setelah shalat Jumat terjadi bentrokan antara demonstran yang menolak UU Amandemen Kewarganegaraan dengan petugas kepolisian.


Terlepas dari kewaspadaan akan bentrokan pekan lalu, dimuat Reuters, ribuan pengunjuk rasa diperkirakan akan turun ke jalan setelah shalat Jumat di beberapa kota. Seperti Mumbai Kolkata, Ahmedabad, Bengaluru, dan Chennai.

Masih dengan tuntutan yang sama, para pengunjuk rasa merasa UU Amandemen Kewarganegaraan yang disahkan pada 11 Desember lalu telah memperlakukan umat minoritas, khususnya Muslim secara diskriminatif.

Dalam UU tersebut, warga non-Muslim yang berasal dari Afganistan, Bangladesh, dan Pakistan yang telah menetap di India secara ilegal sebelum 2015 akan mendapatkan status kewarganegaraan. Sementara Muslim dan beberapa agama minoritas lainnya dikecualikan dalam UU ini.

Menurut para ahli, protes terhadap UU ini akan semakin besar dengan tuntutan yang lebih luas. Pasalnya selama lebih dari enam bulan terakhir, ekonomi India mengalami perlambatan di mana pengangguran meningkat dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya