Persoalan relokasi pangkalan militer Amerika Serikat di Prefektur Okinawa, Jepang, belum tuntas. Penolakan yang diberikan oleh warga dan Gubernur Okinawa Denny Tamaki masih terus bergulir.
Stasiun Udara Korps Marinir AS Futenma yang berada di Ginowan, daerah berpenduduk padat di Prefektur Okinawa, akan dipindahkan dengan banyaknya keluhan warga akibat aktivitas yang terlalu tinggi dan berbagai persoalan lainnya. Nantinya, Futenma akan ditutup dan dikembalikan ke pemerintah daerah.
Alih-alih memindahkannya ke luar wilayah Okinawa seperti yang diinginkan warga, pemerintah pusat justru memindahkan pangkalan militer AS tersebut ke wilayah Okinawa lainnya, yaitu Henoko, wilayah di pantai timur yang belum dikembangkan.
Keputusan ini kembali memunculkan protes warga yang khawatir pembangunan akan merusak terumbu karang di sana. Selain itu, menurut para ahli, proyek pembangunan di Henoko akan sulit, apalagi jika akan membuat reklamasi untuk landasan pacu. Hal tersebut dikarenakan dasar laut wilayah itu disebut-sebut sangat halus bahkan "selembut mayones".
Kementerian Pertahanan Jepang pada Rabu (25/12) juga mengungkapkan, relokasi pengkalan Futenma ke Henoko bisa memakan biaya hingga 930 miliar yen atau setara dengan Rp 118 triliun (Rp 127/yen) dan menelan waktu hingga 12 tahun. Artinya, pangkalan Futenma di Ginowan hanya akan ditutup pada 2030-an.
Merespons hal ini, Tamaki langsung memberikan tuntutan baru kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pembangunan markas Korps Marinir AS di Henoko dan meminta untuk dipindahkan ke daerah yang kurang ramai di pulau Jepang bagian selatan lainnya.
"Untuk mencapai penutupan dan pengembalian stasiun udara Futenma sesegera mungkin, pekerjaan konstruksi seperti ini harus segera dihentikan," ujar Tamaki pada Kamis (26/12) seperti dilansir AP.
Saat ini, pemerintah pusat sendiri tengah berada di posisi dilema jika menyangkut pangkalan Futenma. Dengan situasi kawasan yang tidak stabil, kehadiran pasukan AS sangatlah penting bagi Jepang. Namun, di sisi lain kehadiran pangkalan tersebut menjadi sumber konflik antara warga, pihak militer AS, dan pemerintah pusat Jepang.
Pasalnya, sekitar 50.000 tentara AS ditempatkan di wilayah tersebut. Artinya, lebih dari 70 persen area digunakan oleh militer AS untuk membuat 30 instansi. Jauh lebih kecil dibandingkan wilayah yang digunakan oleh warga Jepang itu sendiri.
