Berita

Jiwasraya/Net

Politik

Azmi Syahputra: Lantang Rekening Kasino, PPATK Kok Diam Soal Jiwasraya?

SELASA, 24 DESEMBER 2019 | 09:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perusahaan asuransi milik pemerintah, Jiwasraya yang gagal bayar polis nasabah telah merugikan banyak korban. Kasus ini berkaitan dengan uang besar dan patut diduga ada untuk tindak pidana korupsi

Begitu tegas dosen hukum pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra menanggapi kasus yang melilit Jiwasraya.

Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan uang berjumlah besar tidak boleh dipandang biasa. Tak jarang banyak pihak berkepentingan yang ikut di dalamnya karena melihat ada mata air di perusahaan asuransi ini.


“Karenanya harus segera diusut, disisir kevalidannya? Siapa yang mendesainnya? Pihak mana saja yang berkepentingan akan uang tersebut?” urainya.

Dalam hal ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) wajib menjalankan fungsinya, yaitu memantau lalu lintas keuangan.

Azmi menilai PPATK bisa dengan mudah mendeteksi aliran dana Jiwasraya jika memang ada tindak pidana korupsi di dalamnya. Hal tersebut cukup beralasan mengingat lembaga yang dipimpin Kiagus Ahmad Badaruddin itu baru saja mengungkap aliran rekening kasino kepala daerah.

“PPATK terkesan kurang serius dalam kasus ini. Kok belum muncul laporan analisis, yang semestinya laporan PPATK dapat jadi salah satu bukti kejahatan para direksi dan komplotannya,” terang Azmi.

Lembaga tersebut, sambung Azmi, bisa mengikuti aliran uang dari Jiwasraya. Sehingga akan terungkap motif, aliran uang, dan peruntukan penggunaan uang tersebut. Jika ada yang mencurigakan, PPATK harus mengumumkan hal itu ke publik.

“Rekening kasino PPATK bersuara lantang. Ini (Jiwasraya) kok belum?” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya