Berita

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz/Net

Politik

Telusuri Kasus Penghargaan Colosseum, Komisi B DPRD Panggil Disparbud Pemprov DKI

SENIN, 23 DESEMBER 2019 | 14:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kasus pencabutan penghargaan Adi Karya Wisata kepada diskotek Colosseum patut ditelusuri lebih dalam. Pasalnya, dalam pemberian penghargaan tersebut ditemukan banyak kejanggalan yang diduga disengaja.

Di antaranya adalah soal pengabaian surat rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang menyatakan telah menemukan penyalahgunaan narkotika di diskotek tersebut.

Namun rekomendasi tersebut terkesan tidak digubris oleh pelaksana tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Alberto Ali yang tetap keukeuh memberikan penghargaan Adikarya Wisata untuk kategori hiburan dan rekreasi kepada Colosseum.


Hal inilah yang kemudian bikin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meradang. Akibatnya Alberto pun dicopot dari jabatannya karena telah lalai mengabaikan rekomendasi BNNP itu.

Masih terkait kasus tersebut, hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Komisi B memanggil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta terkait masalah pemberian penghargaan kepada Colosseum.

"Kita ingin memastikan dan mendapatkan informasi yang benar dari sisi SKPD ini. Jadi kita ingin dengar langsung dari ibu asisten perekonomian (Plt Kadisparbud) sebenarnya apa sih yang terjadi?" ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Senin (23/12).

Komisi B akan meminta penjelasan secara rinci kepada Disparbud DKI Jakarta dari mulai proses pemilihan nomine hingga dampak pemberian penghargaan ini bagi Jakarta.

"Kita ingin tahu juga menjelaskan sekaligus mengingatkan kepada SKPD siapapun orangnya agar jangan bermain-main dengan hal seperti ini, karena dampaknya akan menimpa banyak orang. Seperti sekarang misalnya, Gubernur itu kan di-bully di medsos, di media, dan sebagainya karena beliau penanggung jawab," tegas Aziz.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya