Sepanjang tahun 2019 ada beberapa usaha BUMN yang mencuat ke publik dengan prestasi dan image yang kurang baik. Antar lain konflik internal, masalah korupsi, dan usaha yang selalu rugi. Hal itu akibat tata kelola yang tidak tepat.
Beberapa unit usaha tersebut antara lain kasus PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, dan PT Asuransi Jiwasraya , PT Bank Mandiri, PT Pertamina termasuk PT Pos Indonesia.
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir harus tegas, bergerilya mencari akar masalah, bukan sekadar membuat kebijakan tambal sulam yang sifatnya sementara.
Jelas Azmi, dengan kondisi unit usaha BUMN seperti itu, dapat diartikan sebagai sinyal petanda buruk sekaligus PR besar bagi Kementerian BUMN di tahun 2020.
Diketahui, ada 142 unit usaha BUMN. Dan hanya beberapa BUMN yang mampu dan dapat menghasilkan kontribusi kinerja bagus, sedangkan ratusan unit BUMN lain belum bisa maksimal, malah ada beberapa yang defisit keuangan sehingga layak unit usaha itu dikaji guna dilikuidasi.
"Hal itu terpaksa dilakukan daripada menjadi beban negara," lanjutnya.
Ditambahkan Azmi, kejadian ini bermula dari banyak kinerja usaha BUMN yang dikelola tidak dengan baik, dan apa yang dilaporkan pada pimpinan tidak sama dengan kenyataan di lapangan.
Untuk itu, Erick harus tegas, cari sumber masalah agar PR besar dan dosa turunan di lembaga usaha BUMN tidak terjadi lagi, dan segera dituntaskan. Karena selama ini dengan diganti pimpinannya semata belum dapat menyelesaikan masalah, karena akar masalah tidak diselesaikan sehingga selalu muncul potensi masalah di masa yang akan datang dengan berbagai alasan atau mencari kambing hitam.
Menurut Azmi, kasus-kasus dan fenomena unit BUMN yang terjadi ini bisa jadi pintu masuk untuk renovasi total management dan lebih khusus memeriksa tata kelola keuangan karena cenderung bermasalahnya unit usaha BUMN berawal dari tidak transparan data penerimaan keuangan yang dihasilkan.
"Disinilah salah satu sumber masalah utama BUMN," tegasnya.
Terakhir, Azmi menyarankan, ada baiknya Menteri BUMN membuat tim kerja untuk menyisir kinerja dan keuangan termasuk program-program usaha di unit BUMN dengan lebih detail, rinci dan maksimal, melalui audit dari hulu sampai hilir.
"Dengan dilakukan ini akan diketahui sumber masalah ada dimana, dan kapan terjadi. Dan biasanya sumber masalah kebanyakan itu ada pada pimpinan, dan kebijakan pimpinan bukan pada anak buah (bawahan)," tutupnya.
