Berita

pengamat ekonomi dan politik dari Nusantara Centre, Yudhie Haryono/Ist

Politik

Pak Jokowi, Ini Sumber Pendanaan APBN Potensial Tapi Tak Konvensional

MINGGU, 22 DESEMBER 2019 | 23:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Harus ada perubahan strategi dalam pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan Presiden Joko Widodo di periode kedua memimpin Indonesia.

Beberapa perubahan yang perlu dieksekusi yakni pendanaan APBN yang selama ini hanya mengandalkan penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP), dan utang.

Menurut pengamat ekonomi dan politik dari Nusantara Centre, Yudhie Haryono, pendanaan APBN bisa ditambah dengan sumber non-konvensional, salah satunya opsi pajak super progresif yang bisa diperuntukkan mobil mewah, perkantoran, pabrik dan lain-lain.


Tak hanya soal pajak super progresif, lanjut Yudhie, pemerintah diminta tak lagi mengandalkan pendanaan konvensional dalam menggenjot pembangunan infrastruktur.

Atas dasar kedaulatan negara, pemerintah bisa saja menugaskan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak sejumlah uang baru sesuai kebutuhan tanpa harus mengganggu likuiditas uang yang telah tersedia di pasar.

“Siapa bilang (BI) tidak bisa (mencetak uang untuk pembiayaan infrastruktur)? Kalau soal diprotes oleh negara lain, ya itu sudah pasti, tapi apakah bisa? Secara ilmu ekonomi bisa saja itu dilakukan asal uangnya benar-benar dipakai hanya untuk pembangunan (infrastruktur) dan setelah usai harus ditarik lagi sehingga tidak membanjiri pasar sampai terjadi inflasi,” papar Yudhie.

Ia sadar cara-cara out of the box ini akan dianggap sebagian pihak mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Namun baginya, fakta saat ini bukan perekonomian negara yang terancam, melainkan pihak-pihak yang mempermasalahkan itulah berpotensi kehilangan ladang untuk mendapatkan keuntungan.

“Karena dengan cara-cara konvensional, perbankan dapat untung dari pembiayaan ke BUMN infrastruktur. Investor besar diuntungkan karena pemerintah jadi merasa perlu menerbitkan SUN (Surat Utang Negara). Mereka-mereka ini yang membangun persepsi seolah cara-cara pendanaan konvensional adalah satu-satunya jalan keluar. Itu salah besar,” tandas Yudhie

Selain Yudhie, turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Ketua Tim Perumus Pendidikan di YSNB (Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti), Bambang Pharma dan Ketua Bidang Pendidikan NU Circle, Ketua Presidium Gernas Tastaka, Achmad Rizali.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Komisi III DPR Dukung Kejagung Bongkar Tuntas Mafia Nikel di Sultra

Senin, 09 November 2026 | 00:30

Menanti Hoegeng di Zaman Now

Senin, 09 November 2026 | 00:06

Ratusan Ojol dan Sahabat Disabilitas Peroleh Santunan Jelang HUT ke-15 Nasdem

Minggu, 08 November 2026 | 23:41

Surya Paloh Ingatkan Ego Partai Tak Boleh Kalahkan Kepentingan Nasional

Minggu, 08 November 2026 | 23:37

Jimly Minta 8 Partai di Parlemen Segera Bermusyawarah soal Gibran

Minggu, 08 November 2026 | 23:25

UI dan Peradi Profesional Perkuat Kolaborasi Lewat Networking Golf Tournament 2026

Minggu, 08 November 2026 | 20:55

Mutu Audit jadi Penentu Kepercayaan Publik terhadap Korporasi

Minggu, 08 November 2026 | 20:00

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Ubedilah Badrun: Patron Jenderal Listyo Sigit Bertahun-tahun adalah Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:38

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Da'i Bachtiar hingga Tito Karnavian

Minggu, 08 November 2026 | 18:48

Selengkapnya