Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Kemlu Teuku Faizasyah/RMOL

Politik

Kemlu: Indonesia Serius Tanggapi Kasus Muslim Uighur

JUMAT, 20 DESEMBER 2019 | 21:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Menjadi negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia membuat peran Indonesia ditunggu-tunggu dalam hal penyelesaikan konflik yang berhubungan dengan umat Islam. Salah satunya kasus yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang, China yang didominasi oleh umat muslim.

Beberapa hari terakhir, pandangan dunia terhadap peran Indonesia dalam kasus Muslim Uighur menjadi negatif dengan munculnya sebuah artikel yang dimuat The Wall Street Journal yang menyatakan ormas-ormas Islam di Indonesia telah dibungkam dengan bantuan/donasi dari China.

Tak ayal, ormas-ormas Islam di Indonesia geram. Mereka dengan tegas menyanggah tuduhan tersebut dan meminta pemerintah untuk lebih bersikap tegas mengenai peran Indonesia dalam kasus Muslim Uighur.


Saat ini, polemik semakin berkembang dengan adanya anggapan bahwa pemerintah, dalam hal ini salah satu yang memiliki kewenangan adalah Kementerian Luar Negeri dinilai kurang memiliki tindakan yang signifikan atau bahkan seakan-akan memaklumi kasus tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Kemlu Teuku Faizasyah menyanggah hal tersebut. Sekali lagi, ia menegaskan, pemerintah Indonesia selalu mencari peluang untuk berperan dalam perdamaian di Xinjiang.

"Memaklumi? Siapa yang bicara?" tanya Teuku yang menunjukkan sanggahannya.

Seperti yang sudah disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Madrid seusai bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, lanjutnya, Menlu Retno meminta kembali perkembangan di Xinjiang dan penjelasan kondisi di sana.

"Jadi memang pendekatan yang dilakukan Indonesia itu secara bilateral melalui komunikasi, meminta penjelasan. Jadi sudah dilakukan dan ditanyakan kembali," tambahnya seraya mengatakan dengan melakukan komunikasi untuk mendapatkan informasi terkini dari waktu ke waktu, hal tersebut telah menjawab keseriusan pemerintah.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya