Berita

Presiden AS, Donald Trump/Net

Politik

Pemakzulan Trump Akan Tersandung Di Keputusan Senat AS

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 | 19:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dimakzulkannya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Rabu (18/12) waktu setempat diyakini akan menemui jalan terjal.

Pasalnya, pemakzulan Trump yang diinisiasi oleh gerbong oposisi dari partai Demokrat tersebut harus melalui persetujuan Senat yang dikuasai partai Republik.

"Proses pemakzulan Trump masih akan dibahas di Senat. Sedangkan kekuatan politiknya (Senat) dikuasai Partai Republik, partainya Trump. Itu artinya pemakzulan Trump tak akan terjadi," tutur Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (19/12).


Lebih lanjut, dosen ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai upaya pemakzulan Trump sulit lantaran Senat ynag diisi oleh Republik itu loyal dan sulit membelot dari Trump.

"Susah (dimakzulkan). Trump tetap didukung mayoritas Senat yang dikuasai Partai Republik," demikian Adi.

Trump dimakzulkan oleh DPR AS atas dua dakwaan. Pertama, dugaan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Kedua, dugaan upaya menghalang-halangi Kongres AS mencari keadilan.

Keputusan itu diambil setelah mayoritas anggota DPR setuju untuk melengserkan Trump. Voting digelar di Gedung Capitol, Washington DC diikuti oleh 435 anggota DPR AS.

Dalam voting dakwaan pertama, sebanyak 230 suara menyetujui dakwaan penyalahgunaan kekuasaan terhadap Trump. Sedang yang menolak dakwaan hanya 197 suara dan 1 anggota abstain. Sementara untuk dakwaan kedua, sebanyak 229 suara mendukung dan 198 suara menolak.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya