Berita

Ilustrasi KPK/Net

Politik

KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 65 Triliun, Istana: Tugas KPK Cegah Orang Jangan Berbuat Korupsi

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 | 02:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2016-2019 mengaku telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 65,7 triliun dari penindakan dan pencegahan. Namun, penyelamatan uang negara dari tugas pencegahan justru lebih banyak ketimbang penindakan.

Terkait hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presdien (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menilai, puluhan triliun uang negara yang diselamatkan itu sudah menjadi tugas dan lembaga antirasuah.

"Salah satu fungsi utama KPK adalah mencegah orang jangan berbuat korupsi, uang negara dirampok," ujar Ngabalin kepada wartawan seusai mengisi diskusi publik bertajuk "Pasti Tanpa Korupsi, Peran Penting Dewan Pengawas KPK" di Gado-gado Boplo, Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).


Karena itu, lanjut dia, KPK kedepan akan terus difokuskan untuk kerja-kerja pencegahan korupsi.

"Langkah-langkah dan upaya prioritas memang adalah fungsi kontrol pencegahannya," kata Ngabalin.

Selanjutnya, untuk mencegah korupsi yang bisa saja dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, ia menegaskan perlunya Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Untuk apa? Agar semua, tidak ada manusia yang sempurna. Orang berkuasa itu memiliki kecenderungan korup dan otoriter. Ini bang Ali (Ngabalin) juga klo dikasih kewenangan yang luas kemudian tidak diawasi kita manusia biasa. Perampok itu mungkin saja terjadi makanya itu perlu adanya Dewas," tutupnya.

Selama empat tahun terakhir, KPK menyerap anggaran dari sekitar Rp 3,6 triliun dan mengklaim menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp 65,7 triliun.

Uang negara yang diselamatkan itu sebagian besar berasal dari fungsi pencegahan yakni sebesar Rp 63,979 triliun. Sementara, dari bidang penindakan sekitar Rp 1,74 triliun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya