Berita

Ketua DPP Nasdem, Irma Chaniago/RMOL

Politik

Jika UU Baru Terbukti Lemahkan KPK, Nasdem Paling Depan Desak Revisi Lagi

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 23:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Nasdem akan meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan bagi Komisoner KPK yang digawangi Komjen Pol Firly Bahuri Cs untuk menunjukkan kinerjanya dengan UU 19/2019 tentang KPK yang baru.

Jika dikemudian hari tidak sesuai dengan cita-cita pemberantantasan korupsi atau bahkan melemahkan lembaga antirasuah, Nasdem menghendaki UU KPK yang baru itu perlu dilakukan revisi lagi.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago kepada wartawan di kawasan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).


"Kita biarkan mereka bekerja, kita beri waktu satu tahun misalnya. Kalau terjadi kontraporduktif dari revisi ini, maka kita akan minta lakukan revisi," kata Irma.

Irma menegaskan, pihaknya tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendorong revisi UU KPK yang baru itu ke parlemen, jika komisioner KPK melenceng dari tugas-tugasnya.

"Terkait klausul-klausul mana saja yang ternyata melemahkan KPK. Yang Ternyata klausul itu tidak membuat KPK lebih baik. Kita bisa minta ke pemerintah atau ke parlemen untuk melakukan revisi," tegasnya.

Atas dasar itu, Nasdem meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan terhadap pimpinan KPK periode 2019-2023 yang sudah terpilih. Mereka antara lain Komjen Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.

"Kita biarkan mereka bekerja," tandasnya.

Firli Cs sedianya akan dilantik sebagai pimpinan KPK pada 21 Desember mendatang. Pelantikan tersebut juga secara bersamaan di umumkannya Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya