Pendiri Partai Hanura Wiranto meminta Oesman Sapta alias OSO untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Hanura.
Pasalnya, Wiranto menyebutkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) III Hanura tahun 2019 yang mengaklamasi OSO sebagai Ketum Hanura periode 2020-2025, telah melanggar pakta integritas atau kesepakatan yang telah dibuat.
Wiranto membeberkan, kesepakatan yang mereka berdua buat terjadi di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura tahun 2016.
Saat itu, Wiranto mengaku terpaksa mundur lantaran telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Luhut B. Pandjaitan, pada pertengahan tahun 2016.
"Nah, disini muncul kesadaran saya, bagaimana mungkin saya sebagai Menko Polhukam merangkap sebagai ketum parpol, sementara Menko Polhukam mesti bertugas menstabilkan politik keamanan nasional," kata Wiranto saat jumpa pers, di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).
Karena dasar itu, Wiranto akhirnya mengagendakan pemilihan Ketum Hanura dalam desain Munaslub Bambu Apus.
Dalam Munaslub itu, Wiranto berujar telah melakukan agenda seting agar OSO bisa mendapatkan kursi 01 Hanura. Alhasil, OSO didapuk menjadi ketum hingga Pemilu 2019.
Akan tetapi, lanjut menyatakan, dirinya bukan tidak tanpa catatan memberikan jabatannya kepada OSO. Jenderal era Orba itu meminta OSO menandatangani pakta integritas yang di dalamnya terdapat tiga poin perjanjian.
Pertama, OSO hanya berwenang sebagai Ketum Hanura hingga tahun 2019 saja. Kedua, peran, fungsi dan kewenangan ketum partai tidak diberikan ke OSO, melainkan diberikan kepada Ketua Dewan Pembina yang dijabat oleh Wiranto.
Ketiga, menjaga soliditas partai dan AD/ART, serta meningkatkan suara partai, dan mengajukan 36 orang kader yang berkualitas untuk maju di Pemilihan Legislatif 2019.
"Kalau sampai itu tidak didapati maka Saudara OSO secara tulus akan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Hanura," sebut Wiranto.
"Kemudian komitmen itu dituangkan dalam pakta integritas. Ada dasarnya secara formal yang dikukuhkan dalam pakta integritas," tambahnya.
