Berita

Etnis Uighur/Net

Publika

Anti China Akan Semakin Tumbuh

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 14:37 WIB

SEMAKIN zalim Pemerintah Tiongkok atau China memperlakukan umat Islam Uighur, maka akan semakin muncul solidaritas dunia untuk mengutuk dan membenci Pemerintah China.

Bukan saja kepada penguasa negara China akan tetapi juga dapat berdampak kepada orang China perantauan atau diaspora yang tersebar di seluruh dunia.

Hal demikian disebabkan karena pada umumnya orang China perantauan itu memiliki status sosial yang lebih baik daripada pribumi setempat. Baik aspek kekayaan maupun relasi pada pejabat publik. Kecemburuan sosial kepada mereka cukup tinggi. Kesenjangan sosial penyebabnya.


Setiap negara dipastikan memiliki aturan yang melarang sikap diskriminasi ras dan etnis. Akan tetapi jika sudah pada masalah yang mendasar misalnya lapar, lahan yang terambil, atau keyakinan keagamaan yang dirobek, maka aksi biasanya menjadi pilihan.

Kasus ketidakpuasan atas kebijakan atau pengaturan dapat menimbulkan gelombang aksi yang bertema anti.

Di Indonesia kebijakan membuka kran bagi pekerja China yang menjadi satu paket dengan investasi dari negara Tiongkok merupakan titik rawan. Belum lagi semakin kentaranya jumlah dan tampilan orang China keturunan di lingkungan umum. Di mall, di perumahan elit, di tempat hiburan, rumah makan, dan sarana olahraga.

Identitas dan atribut China yang semakin meluas "barongsai" atau mozaik Naga. Juga bahasa pergaulan dan lagu lagu. Di beberapa tempat berolahraga terbuka sudah banyak blok yang mengiringi senam dengan lagu dan irama China.

Pemerintah semestinya semakin menyadari keadaan ini. Bukan membiarkan atas dasar keragaman dan kebebasan. Tanpa proteksi maka kompetisi akan bergerak liar. Jika kesenjangan dianggap wajar, maka akan dianggap wajar pula untuk bertindak semau sendiri. Api dalam sekam dapat berubah menjadi semburan yang membahayakan.

Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya sikap dan perasaan anti China di masyarakat bangsa Indonesia. Kiranya opsi mesti diambil, antara lain:

Pertama, aspek regulasi untuk memproteksi pribumi baik soal pemilikan lahan, usaha retail, pembatasan kerja, serta tarif dan perpajakan.

Kedua, menumbuh kembangkan budaya lokal dan nasional dengan mengawasi pertumbuhan budaya China. Kebijakan daerah mesti lebih terarah untuk menjaga ketergusuran budaya.

Ketiga, kebijakan pembauran yang pernah dicanangkan penting untuk difikirkan kembali. Keterikatan kebangsaan pada leluhur bangsa China sangat tidak bagus. Mereka sudah seharusnya menjadi warga negara sekaligus bangsa Indonesia.

Negara dan bangsa China adalah guru suap-menyuap. Karenanya perlu dibasmi atau diminimalisasi kultur ini. Akar dari kebobrokan moral dalam menunaikan tugas jabatan ada di sini. Beri sanksi tegas dan keras pada perilaku yang merusak ini.

"La'ana Rosulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam ar roosyi wal murtasyi”. (Telah melaknat Rosulullah SAW penyuap dan yang disuap). HR Khomsah kecuali An Nasa i dishahihkan At Tirmudzi.  

Ar rosyi wal murtasyi fin naar. Penyuap dan yang disuap di neraka.

M Rizal Fadillah

Pemerhati politik


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya