Berita

Situasi sebenarnya di Uighur ditutupi Pemerintah China/Net

Politik

China Sengaja Redam Soal Uighur Agar Interpendensi Di Kancah Global Tidak Rusak

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 11:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Meski terus menerus dibantah, publik makin jelas melihat ada upaya khusus yang dilakukan Pemerintah China untuk meredam isu soal muslim Uighur. Hal ini dilakukan agar citra mereka di kancah global masih tetap apik.

Direktur Eksekutif Community Islamic Ideological and Analyst Harits Abu Ulya mengatakan, permasalahan muslim Uighur di Xinjiang tidak seperti apa yang diceritakan pemerintah China.

China berusaha menutupi kekejiannya terhadap etnis minoritas Uighur kepada masyarakat global dengan menonjolkan citra baik mereka.


“Dari berbagai sumber berita yang kredibel, menunjukkan realitas yang tidak terbantahkan soal tindakan biadab Pemerintah Komunis China terhadap etnis Uighur yang notabene mayoritas beragama Islam (muslim),” ujar Harits kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/12).

Menurut Harits, Pemerintah China telah bertindak diskriminatif, intimidatif, kekerasan fisik, hingga penjara besar-besaran dan hal lainnya yang diberi label Kamp Re-Edukasi.

Dan semua itu dialami muslim Uighur secara sistemik dari tangan besi pemerintah China Komunis.

“Muslim Uighur yang bisa lolos dari "zona neraka" seperti itu menceritakan apa adanya,” tambahnya.

Ditambahkan Harits, Pemerintah China tidak ingin bau busuk kebiadaban atas muslim Uighur terbongkar di mata dunia.

“Jika terbongkar secara vulgar, akan berpengaruh kepada interpendensi China dalam konstelasi global. Di mana China berusaha membangun dominasi dengan beragam strateginya,” jelasnya.

“Karena bisa saja, isu pelanggaran HAM berat bisa dimainkan oleh rival China untuk mencari keuntungan dan bisa merugikan kepentingan politik dan ekonomi China Komunis,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya