Berita

Situasi sebenarnya di Uighur ditutupi Pemerintah China/Net

Politik

China Sengaja Redam Soal Uighur Agar Interpendensi Di Kancah Global Tidak Rusak

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 11:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Meski terus menerus dibantah, publik makin jelas melihat ada upaya khusus yang dilakukan Pemerintah China untuk meredam isu soal muslim Uighur. Hal ini dilakukan agar citra mereka di kancah global masih tetap apik.

Direktur Eksekutif Community Islamic Ideological and Analyst Harits Abu Ulya mengatakan, permasalahan muslim Uighur di Xinjiang tidak seperti apa yang diceritakan pemerintah China.

China berusaha menutupi kekejiannya terhadap etnis minoritas Uighur kepada masyarakat global dengan menonjolkan citra baik mereka.


“Dari berbagai sumber berita yang kredibel, menunjukkan realitas yang tidak terbantahkan soal tindakan biadab Pemerintah Komunis China terhadap etnis Uighur yang notabene mayoritas beragama Islam (muslim),” ujar Harits kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/12).

Menurut Harits, Pemerintah China telah bertindak diskriminatif, intimidatif, kekerasan fisik, hingga penjara besar-besaran dan hal lainnya yang diberi label Kamp Re-Edukasi.

Dan semua itu dialami muslim Uighur secara sistemik dari tangan besi pemerintah China Komunis.

“Muslim Uighur yang bisa lolos dari "zona neraka" seperti itu menceritakan apa adanya,” tambahnya.

Ditambahkan Harits, Pemerintah China tidak ingin bau busuk kebiadaban atas muslim Uighur terbongkar di mata dunia.

“Jika terbongkar secara vulgar, akan berpengaruh kepada interpendensi China dalam konstelasi global. Di mana China berusaha membangun dominasi dengan beragam strateginya,” jelasnya.

“Karena bisa saja, isu pelanggaran HAM berat bisa dimainkan oleh rival China untuk mencari keuntungan dan bisa merugikan kepentingan politik dan ekonomi China Komunis,” tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya