Berita

Situasi sebenarnya di Uighur ditutupi Pemerintah China/Net

Politik

China Sengaja Redam Soal Uighur Agar Interpendensi Di Kancah Global Tidak Rusak

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 11:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Meski terus menerus dibantah, publik makin jelas melihat ada upaya khusus yang dilakukan Pemerintah China untuk meredam isu soal muslim Uighur. Hal ini dilakukan agar citra mereka di kancah global masih tetap apik.

Direktur Eksekutif Community Islamic Ideological and Analyst Harits Abu Ulya mengatakan, permasalahan muslim Uighur di Xinjiang tidak seperti apa yang diceritakan pemerintah China.

China berusaha menutupi kekejiannya terhadap etnis minoritas Uighur kepada masyarakat global dengan menonjolkan citra baik mereka.


“Dari berbagai sumber berita yang kredibel, menunjukkan realitas yang tidak terbantahkan soal tindakan biadab Pemerintah Komunis China terhadap etnis Uighur yang notabene mayoritas beragama Islam (muslim),” ujar Harits kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/12).

Menurut Harits, Pemerintah China telah bertindak diskriminatif, intimidatif, kekerasan fisik, hingga penjara besar-besaran dan hal lainnya yang diberi label Kamp Re-Edukasi.

Dan semua itu dialami muslim Uighur secara sistemik dari tangan besi pemerintah China Komunis.

“Muslim Uighur yang bisa lolos dari "zona neraka" seperti itu menceritakan apa adanya,” tambahnya.

Ditambahkan Harits, Pemerintah China tidak ingin bau busuk kebiadaban atas muslim Uighur terbongkar di mata dunia.

“Jika terbongkar secara vulgar, akan berpengaruh kepada interpendensi China dalam konstelasi global. Di mana China berusaha membangun dominasi dengan beragam strateginya,” jelasnya.

“Karena bisa saja, isu pelanggaran HAM berat bisa dimainkan oleh rival China untuk mencari keuntungan dan bisa merugikan kepentingan politik dan ekonomi China Komunis,” tandasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya