Berita

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan/Net

Politik

Soal Benih Lobster, PKB Sebut Ada Larangan Budidaya Di Era Susi

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 11:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Benih lobster tengah jadi sorotan usai Menteri KKP Edhy Prabowo mewacanakan pembebasan ekspor. Hal ini kontras dengan era kementerian KKP yang dipimpin Susi Pudjiastuti yang melarang benih lobster diperjualbelikan.

Namun demikian, di era Susi, penjualan benih lobster ilegal kerap terjadi. Mafia benih lobster untung besar, tapi pemerintah merugi miliaran rupiah.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyampaikan pada era Susi Pudjiastuti tidak ada infrastruktur yang memadai untuk penangkaran benih lobster. Dia juga tidak membolehkan nelayan untuk mengekspor benih lobster.


Daniel menambahkan, Susi juga melarang budidaya benih lobster dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No.56 tahun 2016 mengenai larangan penangkapan lobster. Ini menjadi permen pahit bagi nelayan.

“Gimana mau berkembang, Permennya melarang budidaya kok,” ujar Daniel kepda Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/12).

Bisa dikatakan, menurut Daniel, Susi Pudjiastuti secara langsung telah membuat kebijakan antibudidaya benih lobster bagi nelayan tanah air.

Dengan adanya wacana Menteri KKP Edhy Prabowo membebaskan ekspor benih lobster, lanjut Daniel, bisa menjadi pengobat rasa sakit nelayan yang sulit menangkar benih lobster.

Karena itu, politikus PKB ini meminta Menteri KKP membangun infrastruktur yang memadai untuk penangkaran benih lobster.

“Harus segera, tugas utama menteri baru,” tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya