Berita

Gibran Rakabuming Raka bersama Jokowi/Net

Politik

Pengamat: Parpol Diminta Berhenti Bangun Opini Pembenaran Gibran Maju Pilkada Solo

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 05:15 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anak pertama Presiden Joko Widodo semakin pasti makin mencalonkan dirinya sebagai calon walikota SOlo, Jawa Tengah. Partai-partai berbondong-bondong memberikan dukungan politiknya terhadap rencana pemilih usaha martabak Markobar itu.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman menyatakan, partai politik yang telah memberikan dukungan kepada Gibran dalam Pilkada Solo telah membangun opini sesat karena seolah itu bukan merupakan bagian dari oligarki.

Menurut Jajat, meskipun secara sistem ini merupakan pemilihan langsung, namun peran dari Jokowi sebagai bapak dan juga Presiden tidak mungkin dilepaskan baik secara langsung ataupun tidak.


"Mendompleng nama besar untuk menarik popularitas dalam politik kita merupakan hal yang biasa, namun cara politik AJS (Asal Jokowi Senang) yang ditunjukan oleh parpol saat ini sangat memprihatinkan, di satu sisi selalu membahas tentang bagaimana demokrasi seharusnya tapi di sisi lain parpol pendukung pemerintah ini seperti tersandera akibat koalisi ditingkat pusat," tutur Jajat.

Jajat menambahkan, secara aturan tidak ada larangan bagi parpol untuk mengusung anak atau mantu presiden dalam pilkada.

Secara etika, tegas Jajat, pilihan politik Anak Sulung Jokowi itu keliru, terlebih yang diandalkan hanya mendompleng nama besar keluarga tanpa mempertimbangankan poin penting yaitu kapasitas dan kafabilitasnya dalam memimpin.

"Jika demokrasi kita ingin berjalan sehat sebaiknya partai politik tidak perlu ikut-ikutan membangun opini pembenaran yang hanya bertujuan untuk menyenangkan Jokowi. Saya kira poin pentingnya adalah apakah partai siap bertanggung jawab jika calon yang diusungnya kelak tidak sesuai ekspektasi dalam memimpin, apalagi dasar yang dibangun hanya sebatas mengandalkan nama besar di belakangnya," tutup Jajat.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya