Berita

Menteri KKP Edhy Prabowo/Net

Politik

PDIP Minta Wacana Ekspor Benur Lobster Dibatalkan

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 04:15 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Beberapa hari ini terjadi perdebatan publik merespons wacana Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Praboow yang akan membuka keran ekspor benur lobster.

Merespons wacana Menteri Edhy, anggota DPR RI PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo berharap wacana membuka kembali  ekspor benih lobster seperti yang dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, dipertimbangkan kembali.

“Wacana itu (membuka ekspor benih lobster) mohon dipertimbangkan kembali. Saya sangat khawatir, wacana yang sudah menuai kontroversi ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk kepentingan para rente,” kata Rahmad Handoyo di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).


Rahmad sendiri mengaku sangat tidak sependapat dengan alasan yang dikemukan Edhy. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, saat ekspor benih lobster ditutup penyeludundupan baby lobster marak. Ia khawatir kalau ekspor dibuka maka penyelundupan akan semakin massif.

“Lah, ekspor dututup saja penyelundupan masih banyak. Apalagi kalau keran ekspor sampai dibuka,” kata Rahmad Handoyo.

Kata Rahmad, Indonesia merupakan negara penghasil benih lobster terbesar di dunia yang berasal dari hasil tangkapan di alam.

“Memang untuk budidaya lobster, Indonesia masih tergantung ke alam. Tapi kendala tersebut tidak membuat kita serta merta meyerah dan mengekspor benih lobster kita ke Vietnam,” kata Rahmad Handoyo.    

Masih menurut Rahmad, Indonesia boleh saja mengembangkan budidaya lobster dengan cara memberi kesempatan kepada investor Vietnam berinvestasi di Indonesia agar ada transformasi.

Rahmad meminta agar KKP membatalkan niat untuk membuka keran ekspor benih lobster. Anggota parlemen asal Boyolali ini mengatakan, penutupan keran impor juga harus dibarengi dengan upaya penegakan hukum.

“Saatnya mengedepankan penegakan hukum. Para penyelundup benih lobster harus dikejar dan diberikan sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku,” tandas Rahmad Handoyo.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengkaji kemungkinan membuka keran ekspor benih lobster. Alasan yang dikemukan Menteri KKP  Edhy Prabowo, adalah potensi pasar ekspor benih lobster itu sangat besar.

Potensi tersebut baru disadari oleh Edhy saat mengirimkan tim ke Vietnam untuk memantau harga benih lobster. Edhy mengaku kaget karena benih lobster yang dijual di Vietnam harganya lebih tinggi dibanding harga jual dari nelayan Indonesia.

Selain itu, kata Edhy penyelundupan benih lobster ke luar negeri juga marak terjadi sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem lobster di alam.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya