Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Johan Budi/RMOL

Politik

Johan Budi Khawatir Duit Kepala Daerah Di Kasino Dari Dana Alokasi Khusus

SELASA, 17 DESEMBER 2019 | 15:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada kekhawatiran tersendiri bagi anggota Komisi II DPR RI, Johan Budi terkait dengan adanya laporan uang sejumlah kepala daerah disimpan di rekening kasino. Jika hal itu benar, ia khawatir uang yang disimpan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan pemerintah.

“Tapi kan kita belum tau nih, kita belum bisa menyimpulkanlah apa dia ini (menggunakan DAK), kita tunggu aja temuannya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) seperti apa,” kata Johan usai rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

Mantan Jurubicara Presiden Jokowi ini belum mendapatkan kejelasan kasus tersebut dari PPATK. Nantinya, pihaknya akan memanggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) PPATK untuk membahas dugaan money laundrying yang dilakukan kepala daerah.


“Kami di Komisi II belum dapat kejelasan karena ini masa reses, nanti akan kami tanyakan kalau rapat dengar pendapat biar tahu gimana sih ceritanya gitu,” ucapnya.

Jika temuan tersebut benar adanya, Johan tak segan-segan untuk melaporkan tindakan tersebut kepada penegak hukum. "Enggak perlu komisi, saya sendiri (akan melaporkan). Ini harus diusut tuntas," tegasnya.

Di sisi lain, ia mengaku kaget dengan temuan PPATK adanya kepala daerah yang melakukan dugaan pencucian uang dengan memutarnya di rekening kasino luar negeri sejumlah Rp 50 miliar.

"Ini sangat mengagetkan ada kepala daerah yang punya dana puluhan miliar kemudian diputar di kasino di luar negeri. Ini bukan hanya soal etika, tapi harus diusut tuntas ini,” tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya