Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Johan Budi/RMOL

Politik

Johan Budi Khawatir Duit Kepala Daerah Di Kasino Dari Dana Alokasi Khusus

SELASA, 17 DESEMBER 2019 | 15:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada kekhawatiran tersendiri bagi anggota Komisi II DPR RI, Johan Budi terkait dengan adanya laporan uang sejumlah kepala daerah disimpan di rekening kasino. Jika hal itu benar, ia khawatir uang yang disimpan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan pemerintah.

“Tapi kan kita belum tau nih, kita belum bisa menyimpulkanlah apa dia ini (menggunakan DAK), kita tunggu aja temuannya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) seperti apa,” kata Johan usai rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

Mantan Jurubicara Presiden Jokowi ini belum mendapatkan kejelasan kasus tersebut dari PPATK. Nantinya, pihaknya akan memanggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) PPATK untuk membahas dugaan money laundrying yang dilakukan kepala daerah.


“Kami di Komisi II belum dapat kejelasan karena ini masa reses, nanti akan kami tanyakan kalau rapat dengar pendapat biar tahu gimana sih ceritanya gitu,” ucapnya.

Jika temuan tersebut benar adanya, Johan tak segan-segan untuk melaporkan tindakan tersebut kepada penegak hukum. "Enggak perlu komisi, saya sendiri (akan melaporkan). Ini harus diusut tuntas," tegasnya.

Di sisi lain, ia mengaku kaget dengan temuan PPATK adanya kepala daerah yang melakukan dugaan pencucian uang dengan memutarnya di rekening kasino luar negeri sejumlah Rp 50 miliar.

"Ini sangat mengagetkan ada kepala daerah yang punya dana puluhan miliar kemudian diputar di kasino di luar negeri. Ini bukan hanya soal etika, tapi harus diusut tuntas ini,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya