Sikap Mendagri Tito Atas Temuan Rekening Kasino Kepala Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak ikut campur dalam kasus dugaan rekening kasino para kepala daerah yang sempat diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengurai bahwa pihaknya menyerahkan kasus ini kepada PPATK dan aparat penegak hukum, jika memang ada unsur dugaan pelanggaran hukum.

“Karena data transaksi keuangan sifatnya rahasia sehingga bukan ranahnya Kemendagri," kata Bahtiar lewat siaran persnya, Selasa (17/12).

Bahtiar memastikan bahwa Mendagri Tito Karnavian tidak akan menghalangi upaya hukum atas kasus ini. Apabila terdapat temuan dan unsur pelanggaran dari segi hukum, Mendagri mempersilakan kepada aparat untuk menindak.

“Apabila ada pelanggaran hukum, (maka) itu ranahnya dari penegak hukum. Dan mohon kita semua tetap menghormati azas praduga tak bersalah" jelasnya.

Informasi hasil analisis dari PPATK merupakan informasi yang bersifat rahasia menurut pasal 10A dan 17A UU 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut dikenakan sanksi, apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan UU tersebut. Dengan kata lain, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerima informasi hasil analisis dari PPATK.