Berita

Ilustrasi Sidang PBB/Net

Dunia

Bantu Kurangi Sanksi Korea Utara, Rusia Dan China Ajukan Draf Resolusi Ke Dewan Keamanan PBB

SELASA, 17 DESEMBER 2019 | 10:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia dan China mengajukan draf resolusi untuk menyerukan bantuan atas sanksi yang diterapkan kepada Korea Utara. Draf tersebut telah diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB.

Dalam salinan draf yang diperoleh TASS, Selasa (17/12), disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menyesuaikan langkah-langkah sanksi yang lebih relevan terhadap Korea Utara, dengan pertimbangan kepatuhan negara Semenanjung tersebut terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Sanksi yang secara langsung terkait dengan mata pencaharian penduduk sipil di Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK-Korea Utara) harus dicabut pada tanggal yang lebih awal," terang salinan dokumen tersebut.


Draf tersebut juga menyambut baik kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Korea Utara di semua tingkat. Rusia dan China juga menyerukan untuk dimulainya kembali perundingan enam pihak atau memulai kembali konsultasi multilateral dalam format serupa lainnya, dengan tujuan memfasilitasi solusi damai dan komprehensif melalui dialog.

Sebagai tambahan, resolusi kedua negara tersebut juga menyerukan kepada semua pihak yang terkait untuk mempertimbangkan langkah-langkah praktis lebih lanjut guna mengurangi ketegangan militer di Semenanjung Korea.

Rancangan resolusi tersebut menyarankan pembebasan sanksi yang diterapkan kepada Korea Utara terhadap mesin-mesin industri dan kendaraan transportasi dan barang-barang tertentu di bidang kemanusiaan dan mata pencaharian.

Daftar lengkap barang-barang tersebut seperti besi, baja, bahan rel kereta api, baja untuk atap, sekrup, baut, paku keling, buldoser, excavator, hingga penggiling jalan tercantum dalam lampiran draf tersebut.

Sebelumnya pada Rabu (11/12), Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat untuk membahas buruknya situsi di Semenanjung Korea. Namun, dewan tidak mencapai kesepakatan dan mengadopsi pernyataan bersama apa pun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya