Rusia dan China mengajukan draf resolusi untuk menyerukan bantuan atas sanksi yang diterapkan kepada Korea Utara. Draf tersebut telah diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB.
Dalam salinan draf yang diperoleh TASS, Selasa (17/12), disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menyesuaikan langkah-langkah sanksi yang lebih relevan terhadap Korea Utara, dengan pertimbangan kepatuhan negara Semenanjung tersebut terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
"Sanksi yang secara langsung terkait dengan mata pencaharian penduduk sipil di Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK-Korea Utara) harus dicabut pada tanggal yang lebih awal," terang salinan dokumen tersebut.
Draf tersebut juga menyambut baik kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Korea Utara di semua tingkat. Rusia dan China juga menyerukan untuk dimulainya kembali perundingan enam pihak atau memulai kembali konsultasi multilateral dalam format serupa lainnya, dengan tujuan memfasilitasi solusi damai dan komprehensif melalui dialog.
Sebagai tambahan, resolusi kedua negara tersebut juga menyerukan kepada semua pihak yang terkait untuk mempertimbangkan langkah-langkah praktis lebih lanjut guna mengurangi ketegangan militer di Semenanjung Korea.
Rancangan resolusi tersebut menyarankan pembebasan sanksi yang diterapkan kepada Korea Utara terhadap mesin-mesin industri dan kendaraan transportasi dan barang-barang tertentu di bidang kemanusiaan dan mata pencaharian.
Daftar lengkap barang-barang tersebut seperti besi, baja, bahan rel kereta api, baja untuk atap, sekrup, baut, paku keling, buldoser, excavator, hingga penggiling jalan tercantum dalam lampiran draf tersebut.
Sebelumnya pada Rabu (11/12), Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat untuk membahas buruknya situsi di Semenanjung Korea. Namun, dewan tidak mencapai kesepakatan dan mengadopsi pernyataan bersama apa pun.
