Berita

Unjuk rasa menentang UU Amandemen Kewarganegaraan/Net

Dunia

Protes UU "Anti-Muslim", Lebih Dari 100 Orang Terluka

SENIN, 16 DESEMBER 2019 | 15:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Unjuk rasa menentang pengesahan Undang-Undang (UU) Amandemen Kewarganegaraan atau kerap disebut UU 'Anti-Muslim' di India menelan korban.

Lebih dari 100 aktivis terluka setelah terlibat bentrokan dengan polisi pada Minggu (15/12). Di Universitas Jamia Millia Islamia, Delhi massa terlibat kejar-kejaran dengan aparat kepolisian yang dibekali gas air mata dan tongkat pemukul.

Jurubicara Rumah Sakit Keluarga Kudus mengatakan, pihaknya telah merawat 26 orang yang menderita luka ringan. Puluhan orang juga dirawat di rumah sakit berbeda.


"Banyak dari mereka mengalami cidera patah tulang. Kami kehabisan plester paris untuk gips," ujar seorang pejabat di Rumah Sakit Alshifa yang merawat sekitar 80 orang dilansir Reuters.

Kemarin merupakan hari kelima unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di seluruh India terhadap UU 'Anti-Muslim'. Menurut pihak berwenang, unjuk rasa membakar bus, mobil, dan sepeda motor yang dibalas dengan tembakan gas air mata dari polisi.

"Sekitar 4.000 orang memprotes dan polisi melakukan apa yang mereka lakukan untuk membubarkan massa ketika membakar bus," ujar seorang perwira senior di Delhi Chinmoy Biswal.

Menanggapi protes massa, pemerintah telah menutup akses internet di beberapa negara bagian. Di Delhi Tenggara, semua sekolah ditutup lebih awal untuk liburan musim dingin.

Dalam UU 'Anti-Muslim' ini, pemerintah India memberikan status kewarganegaraan kepada warga negara non-Muslim Bangladesh, Pakistan, dan Afganistan yang secara ilegal tinggal di India sejak 2015.

Dikatakan oleh Perdana Menteri Narendra Modi, UU tersebut bertujuan untuk menyelamatkan minoritas di tiga negara yang mayoritas beragama muslim. Namun, banyak pihak menganggap UU ini justru telah mendisriminasi para umat muslim di India.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya