Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) KH. Sobri Lubis/RMOL
Perhelatan musik elektronik terbesar se-Asia Tenggara, Djakarta Warehouse Project (DWP), telah selesai diselenggarakan. Namun kritikan terhadap event musik berskala internasional tersebut masih saja terus bermunculan.
Acara musik DWP memang tak lepas dari pro dan kontra. Bagi mereka yang menolak, acara musik ini dinilai tak lebih dari sebuah ajang maksiat.
Bahkan, protes terhadap DWP ini selalu digaungkan setiap kali perhelatan ini akan organisasi massa (ormas) pun beberapa kali berunjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta untuk mendesak pembatalan acara tersebut.
Begitu pun dengan yang dilakukan oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) yang mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengkaji ulang acara musik ini.
"Kami sarankan sebaiknya Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI saat ini, melakukan review menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang sangat potensial membuka celah dan peluang berkembangnya segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan dengan konsultasi kepada alim ulama," ungkap Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) KH. Sobri Lubis dalam keterangan tertulis yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/12).
Oleh sebab itu, lanjut Sobri, FPI menuntut Anies untuk mencabut berbagai izin tempat hiburan dan kegiatan hiburan yang telah nyata dijadikan ajang atau memfasilitasi berbagai kemungkaran dan kemaksiatan.
Tak hanya itu, FPI juga mengkritisi Anies karena memberi penghargaan kepada Diskotek Colosseum, Jakarta. Adapun jenis penghargaan yang diberikan Anies ialah Adikarya Wisata.
"FPI menuntut (Gubernur DKI) menghentikan pemberian penghargaan kepada tempat tempat hiburan seperti diskotek dan sejenisnya yang tidak ada manfaat sama sekali dalam pencapaian indeks manusia yang beriman dan bertaqwa," pungkasnya.
