Tanggapi UU "Anti-Muslim", Bangladesh Minta Daftar Warganya Yang Tinggal Di India Secara Ilegal

Pengesahan RUU Amandemen Kewarganegaraan atau Citizenship Amandement Bill (CAB) oleh India, ditanggapi Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Momen. Dia mengatakan pihaknya telah meminta India untuk memberikan daftar warga negara Bangladesh yang tinggal secara ilegal di sana.

Setelah membatalkan kunjungannya ke India pada Kamis lalu (12/12), pada Minggu (15/12) Momen mengatakan telah meminta daftar warga negaranya yang tinggal secara ilegal di India dan mencari kemungkinan untuk merepartiasi mereka.

"Kami akan mengizinkan mereka (warga negara Bangladesh), karena mereka memiliki hak untuk masuk ke negara mereka sendiri," ujarnya seperti yang dimuat One India.

Meski demikian, Momen mengaku hubungan India dan Bangladesh tetap normal dan baik. Daftar Nasional Kewarganegaraan (NRC) yang tengah disusun India adalah masalah internal. Momen juga menolak spekulasi akan adanya aksi balasan terhadap warga negara India yang tinggal secara ilegal di Bangladesh.

Sementara ketika ditanya perihal pembatalan kunjungannya, Momen beralasan jadwalnya padat. Sedangkan sumber-sumber diplomatik lain di New Delhi mengatakan pembatalan tersebut karena pengesahan CAB di Parlemen.

Hal ini diperkuat dengan komentar Momen terhadap Menteri Dalam Negeri India Amit Shah. Momen menolak tegas pernyataan Shah yang mengatakan telah terjadi penganiyaan terhadap minoritas agama di Bangladesh.

Dalam CAB, India memberikan status kewarganegaraan kepada warga negara Bangladesh, Afganistan, dan Palestina yang nonmuslim yang tinggal secara ilegal sejak 2015. Alhasil, dokumen ini dianggap telah "Anti-Muslim" dan mendiskriminasi minoritas di India.