LIPI: Pemerintah Tidak Boleh Ragukan Data BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) meramalkan ekonomi Indonesia bakal suram pada tahun 2020 mendatang. Namun, Kementerian Keuangan justru mendapatkan penghargaan lantaran dinilai sukses mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia.

BPS menyebutkan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia diambang kesuraman disebabkan oleh banyak faktor salah satunya perang dagang Amerika-China dan merosotnya harga komoditas.

Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, data yang dikeluarkan BPS tidak boleh diragukan. Pasalnya, BPS merupakan institusi pencatatan data resmi yang dimiliki Indonesia.

Menurutnya, pemerintah harus merujuk pada data BPS bukan malah menyampaikan sikap optimistis kepada masyarakat bahwa perekonomian bangsa akan stabil.

“BPS mestinya menjadi rujukan yang trusted yang validitas data-datanya bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Pemerintah juga seharusnya mengacu pada data BPS. Karena BPS institusi negara yang absah,” kata Zuhro kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/12).

Zuhro mengatakan, pemerintah tidak boleh meragukan data faktual yang dikeluarkan BPS dan data-data tersebut harus menjadi rujukan pemerintah.

“Artinya ada keraguan bagi pemerintah untuk melandaskan data-data ekonomi pada BPS. Karena sumber-sumber awal BPS juga diperoleh antara lain dari pemerintah,” ucapnya.

“Karena itu, dalam menyajikan data BPS wajib akurat dan valid supaya tidak menimbulkan kontroversi atau polemik,” tutupnya.