Polemik mengenai ketidakadilan yang dialami oleh Muslim Uighur semakin terdengar di dunia internasional. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, gerak gerik Indonesia pun ikut diperhatikan.
Buktinya, sebuah media asing baru-baru ini membuat sebuah laporan yang cukup menggegerkan lantaran menuding ormas-ormas Islam di Indonesia seakan-akan telah disuap oleh pemerintah China agar bungkam mengenai isu Muslim Uighur.
Diungkapkan oleh mantan Ketua Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Indonesia tidak pernah bungkam bila menyangkut kekerasan yang melibatkan umat Muslim seperti Palestina, Rohingya, bahkan Uighur.
Sebaliknya, dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia selalu mendorong para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan constructive engagement. Apalagi saat ini Indonesia adalah anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB.
Pendekatan konstruktif dibutuhkan karena, menurut mantan Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional ini, persoalan Uighur sangatlah kompleks. Masalahnya bukan semata tentang keagamaan tetapi juga masalah politik, ekonomi, dan budaya. Dengan begitu, ada empat hal yang selalui Indonesia dorong terkait dengan penyelesaian kasus Uighur.
"Pertama, pemerintah China perlu melokalisir dalam menangani, apa yang mereka sebut sebagai kelompok ekstrimis yang dianggap membahayakan keamanan nasional dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip yang secara internasional disepakati," ujar Siti kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/12).
Selanjutnya, pemerintah China perlu mengedepankan dialog dengan kelompok-kelompok moderat dan proresif dalam rangka memberikan otonomi yang lebih luas dalam hak beragama dan berbudaya.
"Mendorong kelompok garis keras untuk menempuh pendekatan perundingan ketimbang dengan cara kekerasan yang berakibat pada meluasnya penggunaan security approach oleh negara termasuk pada masyarakat sipil, di mana kelompok ini sulit dipisahkan dengan masyarakat pada umumnya," lanjutnya.
Dan terakhir adalah terus mendorong pemerintah China untuk terus bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti Dewan HAM dalam menyelesaikan masalah Uighur.
