Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Prediksi Ekonomi Indonesia Suram 2020, BPS Harus Terbuka Jelaskan Metodologinya

MINGGU, 15 DESEMBER 2019 | 14:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Pusat Statistik (BPS) meramalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bakal suram di tahun 2020. BPS diminta terbuka dalam melakukan penghitungan dan metodologi dalam mengeluarkan data ekonomi faktual.

Pernyataan tersebut terlontar dari Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/12).

Menurutnya, BPS merupakan institusi resmi pusat data yang dimiliki Indonesia, sehingga keabsahan data faktualnya tidak perlu diragukan oleh pemerintah.


“Saya kira BPS tetap independen karena hasil analisisnya didasarkan atas perhitungan yang realistis soal ekonomi tahun 2020. Intinya kondisi 2020 lebih buruk dari 2019,” ucap Tauhid kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Meski demikian, kata Tauhid, BPS jangan hanya menyampaikan data hasil analisanya tanpa menjelaskan kepada publik metodologi apa yang digunakan untuk meramalkan kondisi ekonomi Indoensia di tahun 2020 mendatang.

“BPS harus membuka ke publik soal hitungan dan metodologinya sehingga prediksi BPS sesuai kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Dia menambahkan, jika BPS dan Kementerian Keuangan berbeda pendapat hal itu didasari oleh sikap optimisme dari pemerintah yang merasa yakin pertumbuhan ekonomi akan berjalan stabil di tahun 2020.

“Kalau ada perbedaan dengan Kemenkeu, saya kira wajar karena pemerintah akan selalu membangun semangat optimisme. Meski angkanya sedikit lebih rendah dari pemerintah,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya