Pernyataan Wall Street Journal yang menyebut sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia telah diberi “uang diam†sehingga tidak bereaksi atas kekerasan terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China adalah tidak benar.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti baru-baru ini menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam tertua tanah air tidak mungkin melakukan praktik tersebut.
Seperti menantang, Muti tegas menyebut tidak acara cerita Muhammadiyah bisa dibeli. Baca:
Abdul Muti: Tidak Ada Ceritanya Muhammadiyah Bisa Dibeli!Sejurus itu, Muhammadiyah sendiri telah lama bersikap tentang Uighur. Pada tahun lalu, tepatnya 19 Desember 2018, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap tentang kekerasan di Uighur.
Surat bernomor 526/Per/I.0/I/2018 itu memuat lima poin dan diteken Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir bersama Abdul Muti.
Mengacu pada pemberitaan media massa mengenai kekerasan terhadap Uighur, Muhammadiyah mengecam tindakan pemerintah China yang tidak bisa dibenarkan melakukan kekerasan kepada masyarakat lemah yang semestinya dilindungi.
Muhammadiyah mengimbau China untuk membuka diri dan memberi penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur. Kemudian, ormas berlambang matahari itu juga mendesak PBB dan OKI untuk tidak tinggal diam.
Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah juga dengan tegas menyatakan kesiapan menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur.
