Sudarto dan Arsul Sani saat menghadiri Mukernas PPP Muktamar Pondok Gede/RMOL
Kubu PPP Muktamar Jakarta (MJ) memuat bantahan yang menegaskan Sudarto bukan lagi Sekjen dan tidak mewakili PPP MJ yang hadir dalam Mukernas PPP di Pondok Gede.
Bantahan tersebut disampaikan Ketua DPP PPP Muktamar Jakarta, Ibnu Hajar Dewantoro sebagai jawaban atas pemberitaan yang menyebut kehadiran Sudarto mewakili Sekjen PPP Muktamar Jakarta.
Menurut Ibnu Hajar, Sudarto sudah dipecat sebagai Sekjen PPP MJ sesuai dengan surat DPP No 1667/PEMB/DPP/XI/2019 per tanggal 18 November 2019 lantaran Sudarto sudah mengajukan surat pengunduran diri ke DPP PPP tertanggal 25 Juli 2018.
Selanjutnya, kata Ibnu Hajar, sesuai hasil Keputusan Mukernas III DPP PPP pada tanggal 15-16 November 2018, DPP melepas pengurus yang mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif (DPR RI/DPRD) maupun DPD RI pada Pemilu 2019.
"Atas dasar itu, maka saudara Sudarto sudah tidak lagi menjadi anggota PPP Muktamar Jakarta periode 2014-2019 dan tidak berhak menyandang jabatan Sekretaris Jendral DPP PPP Muktamar Jakarta," terang Ibnu dilansir
Kantor Berita RMOLBanten, Sabtu (14/12).
Berkenaan dengan kehadiran Sudarto di Mukernas, DPP PPP MJ menolak keras dan keberatan terhadap klaim islah yang dinyatakan pihak PPP Muktamar Pondok Gede.
"Alasannya karena kehadiran saudara Sudarto yang mengaku masih sebagai Sekjen DPP PPP MJ. Padahal saudara Sudarto tidak berhak mewakili DPP PPP MJ maupun PPP MJ secara keseluruhan," ujarnya.
Atas tindakannya itu, PPP Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Humphrey Djemat akan melaporkan Sudarto ke pihak kepolisian lantaran memberikan keterangan palsu.
"Sudarto mengaku seolah dia sebagai Sekjen DPP PPP MJ dan mewakili kepentingan PPP MJ. Kami juga peringatkan semua pihak agar tidak menyuarakan berita palsu tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari kami," demikian Ibnu Hajar.
Sebelumnya, Ketum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat berharap islah PPP tak diciderai dengan hal-hal yang tak terpuji.
"Semoga penyatuan PPP tidak dikotori dengan cara-cara mengklaim sesuatu yang jelas tidak ada dasarnya. Ini menunjukkan adanya rasa ketakutan luar biasa terhadap penyatuan PPP, ini artinya ingin menghancurkan PPP," demikian Humphrey.
