Lutvianto Pebri Handoko (kanan)/RMOL
Sistem standarisasi akademik melalui Ujian Nasional (UN) ternyata tidak terpakai di lapangan.
Begitu ditegaskan CEO Akupintar Lutvianto Pebri Handoko dalam diskusi polemik bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN", di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).
"Sejauh ini saya rasa itu, sebagaian besar mereka apalagi SMA itu masuk perguruan tinggi itu berbeda, sehingga setelah sekolah itu harus ikut bimbel lagi," kata Lutvi.
Begitupun hal yang sama ketika siswa SMP ingin masuk dalam SMA yang dikatakan sekolah favorit harus melalui tes yang diterapkan sebagai standart sekolah tersebut.
"Saya cukup memahami yang ada di kepala Pak Nadiem. Memang benar (UN harus dihapus)," tekan dia.
Sementara itu, Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Airlangga Masdiana mengatakan, penghapusan UN yang kembali dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sebetulnya telah lama diwacanakan semenjak era Muhadjir Effendy.
"Waktu kemarin juga sudah. Kritik-kritik banyak dan waktu menteri Muhadjir juga menyatakan akan evaluasi," kata Airlangga ditempat yang sama.
Pada saat Muhadjir, sambung dia, penghapusan UN diganti dengan UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) lantaran dinilai UN kurang efektif yang hanya memakan biaya besar. Di sisi lain, UN hanya membuat siswa dipaksa untuk mengafal.
"UN yang lalu kurang efektif dan kurang terpakai. Lalu kemudian orang dipaksa menghafal. Ini akibatnya semua orang jadi stres," tandasnya.
Nantinya, standart kelulusan siswa diberikan penuh kepada masing-masing sekolah dengan UASBN. Dengan begitu, guru-guru dapat menentukan kurikulum dan standart kelulusan yang diharapkan.
"Jadi penentuan kelulusan ada di sekolah dan lagi-lagi bahwa anak-anak itu tidak ditentukan hanya pada satu atau berap mata pelajaran lulus atau ga lulus tapi disitu dia bisa ditentukan guru bisa kasih assement, portofolio, tugas, kasih berbagai macam untuk standart kelulusan," pungkasnya.
