Berita

Wakil Kepala Satgas Nusantara Polri, Irjen Fadil Imran/Net

Politik

Demokrasi Naik Kelas Karena Dua Capres Berupaya Keras Hapus Polarisasi

SABTU, 14 DESEMBER 2019 | 07:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Indonesia berhasil melalui ujian demokrasi yang rumit dengan kompleksitas persoalan yang tinggi pada Pemilu serentak 2019. Keberhasilan itu membuat Indonesia dihargai dunia, sehingga sangat beralasan jika demokrasi di tanah air saat ini sudah naik kelas.

Demikian disampaikan Wakil Kepala Satgas Nusantara Polri, Irjen Fadil Imran saat menjadi narasumber dalam Latihan Kepemimpinan Bangsa angkatan VI yang diselenggarakan DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), di Wisma DPR RI, Puncak, Bogor, Jumat (13/12).

Menurut Fadil, kompleksitas Pemilu 2019 tercermin dari pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara serentak sehingga masyarakat dihadapkan pada lima jenis surat suara.


Kondisi ini membuat proses penghitungan di TPS yang jumlahnya lebih 800 ribu itu berakhir hingga larut malam bahkan ada yang sampai keesokan harinya. Belum lagi tensi politik yang tinggi sehingga terjadi polarisasi akibat perbedaan dukungan calon presiden (antara pendukung Jokowi dan Prabowo).

"Namun bangsa Indonesia berhasil melewatinya dengan baik sehingga terpilih pemimpin negeri yang legitimate. Yang menggembirakan, kedua calon presiden berupaya keras menghapus polarisasi dengan melakukan rekonsiliasi dan terbukti efektif mendinginkan suhu politik," kata Fadil.

Fadil membandingkan situasi demokrasi di Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela dan Bolivia. Bahkan ketegangan politik di Hongkong yang hingga kini belum terkendali.

"Jadi negara kita ini luar biasa hebat dalam menerapkan demokrasi. Itulah kenapa saya sering bilang demokrasi kita sudah naik kelas dan dihargai dunia," kata Fadil.

Di hadapan ratusan peserta yang berasal dari mahasiswa lintas perguruan tinggi ini, Fadil mengingatkan agar generasi muda mempersiapkan diri menuju gerbang Indonesia Emas 2045 dengan mengembangkan kualitas diri.

"Siapkan diri anda menuju Indonesia Emas 2045. Saat itu Indonesia diprediksi akan menjadi negara yang diperhitungkan. Kalau demokrasi kita sehat, social engineering kuat, dan hukum juga kuat, maka kita juga akan menjadi negara kuat," kata Fadil.

Fadil yang juga menjabat Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Budaya ini mengimbau mahasiswa untuk turut berkontribusi mewujudkan demokrasi yang sehat, khususnya ketika menyampaikan aspirasi.

"Demonstrasi itu lumrah dalam demokrasi dan seharusnya disampaikan dengan cara-cara yang elegan dan memperkuat data ketika melakukan kritik. Jadi adik-adik harus menjadi contoh bagi generasi muda lainnya dengan demo secara tertib. Jadi jangan anggap polisi itu sebagai lawan apalagi musuh, bangunlah komunikasi yang baik," kata Fadil.

Dalam konteks membangun komunikasi ini, Fadil menawarkan pendekatan saling menghargai alias mutual respect antara polisi dan mahasiswa.

"Baik polisi maupun mahasiswa itu sama-sama aset bangsa, jadi jangan saling memusuhi. Ini juga sering saya sampaikan terhadap anggota Polri. Mudah-mudahan melalui forum PGK ini terbentuk tim kecil relasi Polisi-Mahasiswa yang menjadi amal ibadah bagi kita semua," tegas Fadil.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi menekankan agar mahasiswa memperkuat literasi dengan banyak membaca buku. Dia meyakini jika di setiap desa itu dibangun perpustakaan dan generasi muda memiliki minat dan daya baca yang tinggi, maka akan terjadi lompatan kemajuan peradaban bangsa.

"Buku itu membuka jendela dunia, kalau tidak baca buku maka akan gelap melihat dunia. Jadi bacalah buku minimal 8 jam sehari. Kalau itu dilakukan 20 tahun lagi anda akan jadi orang hebat," ucap Bursah.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya