Berita

Pengajian bulanana PP Muhammadiyah/RMOL

Politik

PP Muhammadiyah Duga Ada "Tangan" AS Dalam Isu Uighur

SABTU, 14 DESEMBER 2019 | 01:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menduga ada campur tangan Amerika terkait isu yang mendiskreditkan ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap kasus kemanusiaan menimpa etnis Muslim Uighur, Xinjiang China.

Hal itu sejurus dengan pemberitaan provokatif dari media asing Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut ormas Islam Indonesia mendapatkan gelontoran dana 'untuk diam' soal kasus Muslim Uighur.

Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkapkan, beberapa waktu lalu pengurus PP Muhammadiyah pernah kedatangan Dubes Amerika yang menginginkan PP Muhammadiyah angkat bicara soal nasib Muslim Uighur di Xinjiang China.


Muhammadiyah, kata Mu'ti, tanpa rasa ragu dan maksud ingin mencampuri urusan negara lain, Muhamamdiyah tetap menyuarakan isu hak asasi manusia (HAM).

"Waktu Dubes Amerika Serikat ke PP Muhammadiyah, sang Dubes meminta Muhammadiyah membuat pernyataan soal Uighur. Tapi kita katakan bahwa Muhammadiyah punya penilaian tersendiri dan kalo menyampaikan sesuatu harus didukung oleh data," ungkap Mu'ti di sela-sela acara Pengajian Bulanan PP Muhamamdiyah, Jumat (13/12).

Menurut Mu'ti, sikap politik Amerika dan China belakangan yang tengah berseteru, dengan sengaja memainkan isu soal pembantaian Muslim Uighur.

"Jadi sikap politik Amerika yang seperti itu, dalam beberapa hal sebenarnya merepresentasikan persaingan politik Amerika dengan China, kemudian isu Uighur itu dijadikan salah satu bagian dari senjata politik Amerika," demikian Mu'ti.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya