Pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi dalam membebaskan tiga nelayan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf di selatan Filipina.
Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan masih melakukan ikhtiar.
"Belum ada hal yang bisa kami sampaikan ke publik tapi tentunya pemerintah tetap melakukan ikhtiar terbaik untuk mencoba menangani isu penculikan WNI kita di Filipina," demikian penjelasan juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, di Kantor Kemlu, Kamis (12/12).
Faizasyah menguraikan, pemerintah telah mengerahkan semua saluran untuk membantu proses pembebasan para sandera. Langkah negosiasi bahkan sampai meminta bantuan pihak otoritas Kepolisian Filipina, Menteri Pertahanan Filipina, sampai melakukan pembicaraan dengan Presiden Filipina, Duterte.
"Sejauh ini belum banyak yang bisa kita komunikasikan karena semua channel dimanfaatkan pemerintah untuk membantu proses pembebasan mereka," ujar Faizasyah.
Pemerintah Indonesia masih terus berkomunikasi dengan pemerintah Filipina serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Filipina untuk membantu proses pembebasan mereka.
"Tidak semua hal bisa saya sampaikan ke publik, tapi komunikasi antara pemerintah berjalan dan juga komunikasi pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat disana dan pihak-pihak yang kita nilai bisa membantu pembebasan mereka," ujar Faizasyah.
Jubir Kemlu mengatakan tidak bisa memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait isu yang berkembang tentang tebusan yang diminta kelompok Abu Sayyaf sebesar Rp 8,3 miliar.
"Saya tidak bisa mengkonfirmasi banyak hal, termasuk spekulasi yang beredar di publik," ujar Faizasyah.
Sebelumnya, diberitakan tiga nelayan WNI bernama Maharudin Lunani (48), Muhammad Farhan (27), dan Samiun Maneu (27) disandera kelompok Abu Sayyaf. Ketiga nelayan itu ditangkap saat berada diatas kapal pukat nelayan yang terdaftar di Sandakan, perairan Tambisan, Malaysia.
Hingga saat ini belum ada kebar lebih lanjut terkait kondisi tiga nelayan WNI yang disandera itu.
