Berita

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi/Net

Bisnis

Banyak Asuransi Gagal Bayar, YLKI Minta Fungsi OJK Dikembalikan Ke BI

KAMIS, 12 DESEMBER 2019 | 23:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Munculnya lembaga asuransi yang mengalami gagal bayar menandakan buruknya industri keuangan nasional.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, akar permasalahan tersebut ada pada buruknya kinerja lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"OJK itu mandul. Dengan adanya OJK harusnya tak banyak asuransi gagal bayar karena ada deteksi dini dalam fungsi pengawasan, tetapi nyatanya hal ini tidak terjadi," kata Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (12/12).

Belakangan, publik disuguhkan dengan beberapa lembaga asuransi yang mengalami gagal bayar, di antaranya Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, serta Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Masalah gagal bayar ini sudah berlangsung lama hingga puluhan tahun. Ke mana saja OJK? Jadi masalah indusri keuangan yang sakit ini tanggung jawab OJK karena lalai menjalankan tupoksinya," imbuh Tulus.

Buruknya kinerja OJK ini, kata Tulus, tak terlepas dari integritas lembaga yang tidak mampu bersikap independen. Pasalnya biaya operasional lembaga itu tak didapat dari negara.

"Saya kira kasus ini terjadi karena ada kesengajaan pembiaran dari OJK, entah apa motifnya. Selama ini kita menilai OJK tidak independen dalam pengawasan karena biaya operasional OJK itu iuran dari industri finansial, bukan dari APBN. Gimana mau ngawasi industri keuangan mereka kalau makannya dari mereka," sambungnya.

Dengan adanya kasus gagal bayar, OJK harus segera berbenah diri. Jika tidak, YLKI meminta agar OJK dibubarkan dan peranannya dikembalikan kepada kepada Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral.

"Kalau seperti ini, jangan salahkan kita kalau kita tuntut lembaga OJK dibubarkan dan fungsinya dikembalikan ke BI. Di banyak negara, lembaga kayak OJK banyak mengalami kegagalan sehingga kembali dilebur ke bank sentral," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya