Berita

Luhut B. Pandjaitan (tengah)/RMOL

Politik

Luhut Pastikan Tidak Ada Lagi Penenggelaman Kapal Seperti Di Era Susi

SELASA, 10 DESEMBER 2019 | 19:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam periode pemerintahan lima tahun ke depan, dipastikan tidak akan ada lagi kebijakan penenggelaman kapal ilegal yan tertangkap di perairan Indonesia.

Ketimbang ditenggelamkan, kapal-kapal tersebut akan dihibahkan ke nelayan dan sekolah kelautan.

Pernyataan tersebut terlontar dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela-sela acara Coffee Morning bersama awak media di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).


“Kapal asing atau buatan asing sudah dimilikin kami, ya jadi milik Indonesia, ngapain ditenggelamkan,” ucap Luhut.

Menurut Luhut, nantinya, setelah melewati persidangan dan diputuskan dirampas negara, kapal-kapal rampasan itu akan diberikan kepada nelayan maupun sekolah kelautan.

“Nanti bicara dengan menteri keuangan apakah akan dikasihkan kepada vokasi nelayan atau di pendidikan kelautan ya itulah. Mungkin kita refurbish (rekondisi) dulu baru kita kasih, daripada beli baru lagi,” jelasnya.

Menurutnya, dengan memberikan kapal tersebut ke nelayan dan sekolah-sekolah kelautan, makan negara akan menghemat anggaran.  

Selain itu, tambah Luhut, meski kebijakan yang diambil bukan menenggelamkan, bukan berarti Indonesia menunjukkan kelemahan di mata internasional.

"Lihat efisiensi, kalau dia lari kita lakukan (penenggelaman) jadi jangan salah ya, jangan pikir kita lunak, enggak, enggak lunak kok,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya