Berita

Hendrawan Supratikno/RMOL

Politik

PDIP Lepas Tangan Soal Pernyataan Barbar Henry Yoso Terhadap Rocky Gerung

SELASA, 10 DESEMBER 2019 | 17:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seolah "angkat tangan" dengan sikap kadernya Hendry Yosodiningrat yang mengkhawatirkan pengamat politik Rocky Gerung dibacok orang Lampung.

Pernyataan itu diungkapkan Henry Yoso lantaran Rocky dianggap menghina Presiden Joko Widodo, tapi laporan polisi terkait itu tidak dindahkan. Apalagi, kata dia, di Provinsi Lampung mayoritas adalah mendukung Jokowi-Maruf.

Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno enggan mengomentari pernyataan bernada tendensius Henry Yoso tersebut.


Menurutnya, kekhawatiran Henry Yoso atas pernyataan Rocky yang dianggap menghina Presiden hanya dia yang paham.

Hendrawan pun seolah sangsi dan heran dengan pernyataan tersebut. Karenanya, ia enggan berkomentar terlalu jauh.

"Ya ditanyakan kepada Pak Henry, mengapa sampai khawatir demikian," kata Hendrawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Selasa (10/12).

Dia juga menegaskan bahwa pelaporan Rocky itu bukanlah kehendak partai. Melainkan, hal itu murni kehendak pribadi dari Henry Yoso.

"Semua (kader PDIP) meyakininya demikian," demikian Hendrawan, anggota DPR RI.

Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Lampung Nizwar Affandi sebelumnya mengingatkan mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat terkait khawatiran Rocky Gerung dibacok orang Lampung.

"Pak Henry Yoso, orang Lampung bukan orang barbar yang gampang membacok orang lain apalagi hanya untuk bela membela tokoh dalam urusan politik," kata Nizwar Affandi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/12).

Nizwar Affandi menyayangkan omongan Henry Yoso tersebut.

"Sebagai putra daerah, apa iya Pak Henry nggak tahu karakter genuine-nya orang Lampung? Orang Lampung selama berabad-abad sudah memiliki mekanisme resolusi konflik yang elegan baik dalam skala massal maupun individual," ucapnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya