Alasan Laporan Henry Yoso Ditolak, Polri: Semua Ada Aturannya

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri terpaksa tidak menerima laporan dari mantan anggota DPR RI yang juga politisi PDIP Henry Yosodiningrat terhadap Rocky Gerung.

Niatnya Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) itu ingin mempolisikan Rocky Gerung karena menyebut Presiden Jokowi tidak paham Pancasila.

Pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim terpaksa belum bisa menerima pelaporan Henry lantaran, Ketua Umum Granat itu tidak mendapat kuasa dari Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang merasa dirugikan.

“Saya keluar dari ruangan ini setelah menunggu selama 4,5 jam dengan rasa kecewa terhadap Polri melalui SPKT karena tidak ada kepastian. Awalnya mereka menanyakan mana kuasa dari Jokowi selaku pribadi maupun selaku Presiden,” kata Henry di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (9/12).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, pada prinsipnya Polri menerima setiap pelaporan dari masyarakat, tanpa membedakan-bedakan. Namun demikian, Argo memberikan catatan bahwa setiap pelaporan harus ada bukti dan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Tentunya masyarakat boleh melaporkan seseorang, kalau memang yang bersangkutan merasa ada suatu ketidakadilan dilaporkan tentunya laporannya juga harus ada, ada bukti semua ada aturannya,” kata Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (10/12).

Setelah laporan lengkap disertai bukti-bukti dan melengkapi aturan yang berlaku, kemudian laporan tersebut oleh penyidik dilakukan analisa dan didiskusikan kepada pihak pelapor.

“Didiskusikan kalau memang kurang nanti untuk melengkapi dari pada syarat-syarat melaporkan seseorang,” jelas Argo.