Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus melalui jalan panjang untuk kembali bersatu. Perpecahan partai berlambang kabah itu tidak terelakkan pasca kontestasi Pemilu 2014, dan berdampak nyata dengan menurunnya perolehan suara pada Pemilu 2019.
Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat dan Plt Ketua umum PPP Pondok Gede, Suharso Monoarfa sudah beberapa kali melakukan pertemuan membicarakan islah. Dan disepakati, akan digelar Muktamar Bersama yang bermartabat dan setara pada awal 2020.
Akhir dari semua cerita yang berujung islah ini sedikit banyaknya berkat Humprey Djemat yang dianggap lebih mengedepankan persatuan ketimbang ambisi untuk menguasai PPP.
Perpecahan PPP bermula pasca Pilpres 2014, partai ini terbelah menjadi dua, kubu Suryadharma Ali (SDA) dan M. Romahurmuziy alias Romi.
SDA digantikan Djan Faridz lalu Humphrey Djemat. Sementara Romi yang tersangkut kaksus dugaan korupsi, digantikan Suharso Monoarfa.
Di tengah konflik, sempat ada wacana islah agar PPP kembali bersatu menghadapi Pemilu 2019. Namun, kubu Romi menolak lantaran mengklaim bahwa kubu Muktamar Jakarta tidak absah dan tidak memiliki basis kader. Akhirnya, perpecahan semakin tak terelakkan.
Dalam perkembangannya, setelah Romi tak lagi menjabat sebagai ketum PPP lantaran menjadi 'pasien KPK', dia digantikan oleh Suharso Monoarfa yang kini menjadi Menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Maruf.
Namun, Humprey Djemat seolah tetap menunjukkan sifat arif dan mengesampingkan ambisi. Dia kembali menawarkan islah kepada kubu Suharso Monoarfa.
Dan akhirnya terjadi pertemuan khusus antara elit partai Islam itu. Pertemuan itu antara lain membahas soal wacana islah dan menghasilkan keputusan bersama yakni akan digelarnya Muktamar bersama.
Menariknya, Humprey yang tetap legowo dan seolah lupa saat dirinya pernah diragukan peranannya oleh rivalnya yang kini terjerat kasus korupsi itu. Ia malah menerima 'barisan Romi' untuk tetap mengedepankan PPP agar tetap menjadi partai yang diminati umat.
Humphrey menginginkan agar PPP bersatu agar tidak hilang dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Saat ini, dia dan Suharso sudah sepakat menggelar Muktamar bersama yang bermartabat dan setara pada awal 2020.
"Kami tidak menginginkan PPP hilang dalam sejarah. Karena itu pesan penyatuan tidak bisa ditawar," ujar Humphrey di di sela-sela dikusi, di Kantor PARA Syndicate, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).
Pengacara senior ini menyampaikan, dia telah melakukan pertemuan dan juga komunikasi intensif dengan Suharso untuk berkomitmen bersatu.
"Komitmen (kami) harus menjadi partai yang memegang prinsip mendekat ke yang benar menjauhi yang tidak benar," paparnya.
Agar selamat dan besar pada Pemilu 2024, mereka berkomitmen akan menjadikan partai berlogo Kabah ini menjadi partai yang bersih. Humphrey tidak ingin ada pimpinan partai yang justru terlibat korupsi seperti yang adalami Romi.
"Godaan terberat nanti dari ketua umum ya. Bagaimana dikatakan bersih, kalau ketumnya jadi bagian," sebut Humphrey menekankan.
Menurut Humphrey, PPP harus mengembalikan marwahnya menjadi partai yang mengayomi semua pihak dalam semua hal.
"Jadi partai Islam yang rahmatan lil alamin. Mesti ada pemberdayaan ke pesantren. Itulah yang membuat saya terus di politik," tandas dia.
Terakhir, Humphrey mengutuk dan menolak kehadiran oknum dalam struktur PPP yang ingin memecah partai. Menurutnya, mereka yang ingin memecah partai hanya ingin mencari keuntungan sendiri atau oportunis transaksional.
Hal itu berbanding lurus dengan pernyataan Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) PPP Ahmad Baidowi yang menuturkan bahwa di PPP tak ada lagi perbedaan pendapat. Menurutnya, pertemuan antara elit partai berlambang kabah tak perlu diperdebatkan oleh pihak-pihak yang berada di luar PPP.
"Enggak usah, ada pertemuan khusus. Karena memang kan sedang berjalan, tinggal nanti pas Mukernas kita undang mereka untuk bisa hadir kegiatan kita, menjadi bagian dari prosesnya," kata Baidowi sapaan akrab Wasekjen PPP itu, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (9/12).
Baidowi menyatakan, semua peserta Mukernas, khususnya pihak Humprey Djemat dan rekan-rekan akan mendapatkan hak yang sama pada hajatan partai berlambang kabah. Sebab, hal itu telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Adapun, jika Humprey Djemat dan rekan-rekannya itu menyoal kepengurusan PPP sekalipun, Baidowi memastikan hal tersebut akan dibicarakan secara khusus diinternal partainya dengan semua elite parpol.
Hal itu tak lain bertujuan agar PPP tetep menemui titik temu dan tetap menjunjung tinggi persatuan demi cita-cita islah yang diinginkan semua pihak.
"Soal mereka ingin masuk kepengurusan itu nanti bisa kita bicarakan," demikian Baidowi.
