Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi memangkas anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI tahun 2020.
Dewan mengetuk palu anggaran hanya untuk 50 anggota TGUPP. Di tahun sebelumnya, anggaran diberikan untuk 67 anggota TGUPP.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Anies Baswedan angkat bicara. Anies mengatakan pihak oposisi sangat keras karena TGUPP terbukti efektif bekerja membuat program-program Gubernur berhasil.
"Oposisi selalu mengarahkan untuk mengkritik. Pantauannya itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," kata Anies di saat ditemui di Terowongan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (10/12)
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengatakanTGUPP telah memainkan peran yang sangat instrumental.
"Karena itu buat saya makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," pungkas Anies.
Diketahui, mayoritas politisi Kebon Sirih mempermasalahkan anggaran gaji 67 personel TGUPP. Sejumlah anggota dewan bahkan meminta anggaran untuk gaji 67 anggota TGUPP dinolkan dari R-APBD DKI 2020. Mereka mengusulkan gaji TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur.
Sebelumnya, Pemprov DKI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 mengajukan anggaran sebesar Rp 19,8 triliun untuk TGUPP.
