Berjalan Sengit, DPRD DKI Setujui Gaji 50 Anggota TGUPP

Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali memanas.

Kali ini anggota dewan mempermasalahkan anggaran gaji 67 orang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP).

Rapat Anggaran (Banggar) pada Senin (9/12) berjalan sengit dan berlangsung hingga larut malam. Rapat dihujani interupsi dari masing-masing anggota fraksi.

Mayoritas meminta anggaran untuk gaji 67 anggota TGUPP dikosongkan dari RAPBD DKI 2020. Mereka mengusulkan untuk menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setelah berjalan alot, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akhirnya memutuskan untuk menyetujui anggaran gaji hanya untuk 50 anggota saja.

"Dengan mengucapkan bismillah, TGUPP saya putuskan 50 orang," kata Prasetio disambut dengan ketukan palu.

Meski dikurangi, masih ada juga anggota dewan yang belum puas dengan putusan yang diambil politisi PDIP ini .

Pemprov DKI Jakarta dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 mengajukan anggaran sebesar Rp 19,8 triliun untuk TGUPP.

Saat rapat bersama eksekutif dan legislatif, Komisi A DPRD merekomendasikan untuk mencoret anggaran TGUPP. Anggaran itu dapat dialihkan menggunakan dana operasional gubernur.

Meski sudah di ketuk palu, pembahasan anggaran untuk TGUPP masih akan dibahas bersama dalam rapat bersama di RAPBD DKI 2019 yang berlangsung hari ini, Selasa (10/12).