Polarisasi Cebong Vs Kampret Jadi Alasan PPP Minta Ambang Batas Presiden Diturunkan

Tak bisa dipungkiri gelaran Pilpres 2019 lalu telah membuat masyararakat terpolarisasi antara cebong dan kampret, sebutan untuk pendukung masing-masing calon.

Wakil Sekretaris Jendral PPP, Achmad Baidowi mengatakan, polarisasi yang terjadi memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kerukunan di akar rumput atau masyarakat.

"Tentu itu menimbulkan konflik horizontal yang sangat panas," kata Awi, sapaan akrab Baidowi saat ditemui di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

"Dua kali Pilpres, cukuplah memberikan pembelajaran bagi kita. Kalau capresnya cuma ada dua, konfliknya keras," sambungnya.

Menurutnya, polarisasi tersebut masih terasa hingga kini meski kedua capres pemilu presiden 2019 telah menyatu lewat koalisi.

Oleh karenanya, fenomena inilah yang mendasari PPP mengusulkan ambang batas presiden (presidential threshold) diturunkan menjadi 4 persen. Opsi tersebut dinilai akan memberikan banyak alternatif calon presiden ke depan.

"Kalau peluang partainya makin banyak mengusung, maka pilihan masyarakat akan banyak alternatif, tidak dihadapkan pada dua pasangan calon tertentu saja," tutupnya.