Berita

Gedung KPK/Net

Hukum

Peringatan Hakordia, LeCI: UU KPK Baru Membuat Demokrasi Kehilangan Narasi

SENIN, 09 DESEMBER 2019 | 11:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring berlakunya UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, hal itu dinilai memperlambat agenda pemberantasan korupsi di tengah masa transisi demokrasi Indonesia pasca reformasi.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Legal Culture Institute (LeCI) M. Rizqi Azmi menyikapi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada hari ini.

"Dengan segala pelemahannya UU 19/2019 membuat masa transisi ini menjadi berat dan kehilangan narasi demokrasinya," kata Azmi di Jakarta, Selasa (9/12).


Menurut Azmi, desakan penerbitan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang tidak diindahkan pemerintah seolah mengembalikan pemberantasan korupsi di zaman orde baru.

Karenanya, dia justru berharap hal tersebut tidak muncul lagi bahwa pemerintah memiliki kekuasaan bersifat absolut.

"Lembaga superbody seperti KPK untuk leluasa menjalankan fungsi dan tugasnya menyelamatkan harta dan kekayaan negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Azmi meyakini bahwa paling mendasar dari agenda pemberantasan korupsi adalah membangun kesadaran dari seluruh pengampu kekuasaan mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Harus ditimbulkan kembali bahwa 21 tahun setelah reformasi, status kita masih dalam transisi demokrasi yang masih butuh penguatan," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya