Berita

Ichsanuddin Noorsy/Net

Politik

Ichsanuddin Noorsy: Sri Mulyani Belum Mengerti Model Antisipasi VUCA

KAMIS, 05 DESEMBER 2019 | 16:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik. Kali ini penghargaan diberikan oleh salah satu media online beberapa waktu lalu.

Menariknya, saat memberi sambutan Sri Mulyani mengurai mengenai ketidakpastian global. Dia menyebut bahwa ketidakpastian global sulit untuk diprediksi. Pola, pattern, dan frekuensinya, kata Sri Mulyani, sama sekali tidak bisa dipastikan.

Menanggapi itu, pakar komunikasi politik Ichsanuddin Noorsy tergelitik. Pasalnya, Sri Mulyani seperti tidak paham model antisipasi baru yang berkembang secara akademik di Harvard, yaitu model antisipasi VUCA. Kepanjangan dari Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous.


“Jadi Sri Mulyani cuma bicara ketidakpastian. Padahal ada gonjang ganjing, kompleks, dan ambigu,” terangnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (5/12).

Artinya ada model analisa secara campuran dengan mempertimbangkan analisa kecenderungan dan perilaku. Dengan begitu, tidak mungkin gejolak gelobal tidak bisa diprediksi.

Indonesia sendiri, sambungnya, sudah punya alat untuk menghadapi VUCA, yaitu hikmah kebijaksanaan. Secara substansi, sebuah peristiwa harus diambil hikmahnya untuk kemudian dibuat sebuah kebijaksanaan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak.

“Jadi Indonesia sudah punya tools-nya,” terang Ichsanuddin.

Dalam hal ini, pemerintah harus menempatkan diri pada lima posisi, yaitu jangan menindas, bangun rasa keadilan, memberikan hak orang, jangan egois mau menang sendiri, dan terpenting tidak menempatkan diri sebagai hukum.

“Jangan I’m the law as the king,” tegasnya.

Jika itu tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan pemerintah impoten, sebatas punya semangat tetapi tidak berdaya.

“Itu bisa ditunjukkan pada bagaimana pemerintah masih mendapatkan fiskal, dapat sumber daya, tapi rakyatnya merasakan ketidakadailan, ada penganiayaan hukum,” urainya.

“Jangan jadikan rakyat sebagai objek. Subsidi dicabut tapi kebutuhan pokok dibiarkan naik. Itu pada hakekatnya rakyat sedang dihisap,” demikian Ichsanuddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya